Pilihan
Kejari Inhu Rilis Capaian Kinerja 2025, Ungkap Sejumlah Perkara Strategis
PT Inecda Bangun Jalan 6 KM, Wujud Komitmen Pada Masyarakat dan Pemda
Pansus DPRD Riau Kunjungi Rohul, Bahas Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
Sidang Gugatan PMH PT SBP Dihantui Ketidakhadiran Kades dan Turut Tergugat
Kisruh LAM Riau
DS Syahril Abubakar Kurang Miliki Etika, Gubri: Semua Kewenangan LAMR
PELITARIAU, Pekanbaru - Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), DS (Datuk Seri) Syahril Abubakar dinilai kurang memiliki etika. Karena beropini bahkan cenderung menuduh Datuk Seri Setia Amanah (DSSA) Syamsuar, sebagai pihak yang berada di belakang Mubeslub LAMR 16-17 April lalu.
Sebagai Ketua DPH LAM R, tak selayaknya DS Syahril menuding seperti itu, karena bisa mengacaukan opini masyarakat tentang DSSA Syamsuar yang juga adalah Gubernur Riau.
"Datuk Syahril memang keterlaluan. Kurang miliki etika. Kenapa masalah ini harus dihubungkan dengan Pak Syamsuar," kata Pengurus LAMR Yose Rizal Zein, kepada wartawan Minggu (17/4) sore.
Menurut Yose, Mubeslub yang akhirnya memilih DS Raja Marjohan Yusuf sebagai Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA), dan Datuk Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua DPH LAMR yang baru, sudah sesuai dengan aturan yang berlalu. Sudah kuorum karena diikuti oleh 8 kabupaten dari 12 kabupaten di Riau. "Jadi, tuduhan itu tak beralasan. Memang tak beretika," tegas Yose yang juga kepala Dinas Kebudayaan Riau ini.
Secara rinci Yose menjelaskan, Jum'at (15/4) malam, sejumlah pengurus LAMR dan Pengurus LAM dari 8 Kab/Kota serta sejumlah tokoh masyarakat Melayu, memang mendatangi kediaman Gubernur Syamsuar untuk bersilaturrahmi.
Kepada DSSA Syamsuar, pengurus LAMR termasuk kabupaten/kota secara bergantian menyampaikan uneg-uneg, kekesalan sekaligus kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Ketua DPH LAM Riau DS Syahril Abubakar.
Mereka meminta respon dan arahan Gubri selaku Datuk Seri Setia Amanah, yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah. Diperkuat pula masukan dari Dewan Kehormatan LAM Riau, serta masukan perwakilan kesultanan yang juga hadir.
Menanggapi hal itu, Gubri Syamsuar sebagai Payung Negeri Melayu, turut prihatin atas dinamika yang terjadi. Namun Gubri menegaskan bahwa meski dirinya adalah Datuk Seri Setia Amanah Masyarakat Adat Melayu Riau, tapi kewenangan sepenuhnya berada di tangan pengurus LAM kabupaten/kota.
"Jadi, kalau pengurus LAM kabupaten/kota mau LAM Riau baik, maka buatlah hal yang terbaik. Begitu pun sebaliknya. Saya serahkan masalah ini pada LAMR," jelas Yose meneruskan ucapan Syamsuar.
Selain itu, tambah Yose, gubernur meminta agar seluruh pengurus satu suara untuk membawa LAMR ke arah yang lebih baik. Itulah respon dan arahan Gubri Syamsuar saat menerima rombongan silaturrahmi dari pengurus LAMR dan 8 pengurus LAM kab/kota.
"Dan, andaipun Gubri Syamsuar ikut memberi masukan terhadap pelaksanaan Mubeslub LAMR yang berlangsung di Hotel Alpha, Pekanbaru, hal itu sebagai sesuatu yang wajar saja. Karena beliau adalah Datuk Seri Setia Amanah sekaligus sebagai Pembina/Penasehat LAMR," terang Yose.
Bahkan sebagai Gubri, lanjutnya, selama ini pemerintah melalui DSSA Syamsuar telah mengucurkan dana hibah dari APBD Riau untuk operasional LAMR. Terlebih, gedung LAMR adalah aset Pemprov Riau. Jadi hal yang wajar saja bila sejumlah pengurus LAMR bersilaturahmi serta meminta pendapat kepada Gubri.
Campur Tangan Gubernur
Sebelumnya, seperti diberitakan sejumlah media, DS Syahril Abubakar menyebut, Musyawarah Besar Luar Biasa LAMR yang diadakan MKA LAMR, kental dengan campur tangan dari Gubernur Riau Syamsuar.
Untuk diketahui, kata Syahril, Mubeslub tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau, Jenri Salmon Ginting yang merupakan pejabat di Pemprov Riau. Artinya, kehadiran Salmon Ginting di sana pastilah atas restu Gubernur Riau Syamsuar.
"Kita sayangkan tindakan gubernur seperti ini, seharusnya beliau jadi payung panji di antara kita semua. Ini ada apa pak gubernur melakukan hal seperti ini. Jangan menciderai lembaga adat jadi bertikai," kata Syahril.
Di bagian lain dia menyebut, Gubri tak seharusnya begitu. "Ini kan soal rumah adat, beliau kan di rumah pemerintahan, kenapa bisa mencampuri ini, kita pun tak tahu," tambahnya. ** rilis
Bupati Meranti Minta DPR RI Tetapkan Kebijakan Afirmatif Dalam RUU Daerah Kepulauan
PELITARIAU,Jakarta- Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar meminta DPR RI.
Awali Pekan Dengan Energi Positif, Lapas Narkotika Rumbai Laksanakan Apel Pagi Senin Rutin
PELITARIAU, Pekanbaru – Mengawali gerak langkah kinerja di pekan yang baru, se.
Wakil Bupati Meranti Desak Roro Meranti-Kepri Segera Beroperasi
PELITARIAU,Batam - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, didampingi.
Kalapas Pimpin Apel Pagi Tekankan Disiplin Keamanan dan Deteksi Dini
PELITARIAU Pekanbaru — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru mela.
Polresta Pekanbaru Hadir Dampingi Petani Wujudkan Pertanian yang Produktif
PELITARIAU, Pekanbaru – Wujud kepedulian terhadap sektor pertanian terus ditun.
Ketua PKC PMII Riau Mengutuk keras Terhadap Pengeroyokan Sekretaris PKC PMII Riau, Desak Polisi Usut Tuntas Pelaku
PELITARIAU,Pekanbaru - Ketua PKC PMII Riau, Ghulam Zaky, mengutuk keras aksi pen.









