KPK Harapkan Dukungan Pemda untuk Perbaikan Data Perkebunan

PELITARIAU, PEKANBARU - Direktur monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo mengharapkan dukungan dari semua Kepala Daerah se Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk perbaikan data luas perkebunan sawit, baik itu luas perkebunan dalam kawasan hutan, luas perkebunan rakyat, maupun luas perkebunan yang dimiliki perusahaan. 

Karena menurutnya, Riau merupakan salah satu daerah dengan luas perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Namun jelasnya, hingga saat ini masih terdapat perbedaan data kawasan perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Baik itu data yang dimiliki oleh KPK, Pemerintah Daerah (Pemda), maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dengan demikian, jelas Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, adanya sinkronisasi luas lahan ini diharapkan penerimaan sektor pajak perkebunan lebih optimal lagi dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Ada perbedaan data yang kita miliki, baik itu dari Pemda, DJP, maupun KPK. Kita harapkan ini dapat disinergikan dan dapat diperbaiki bersama," ucapnya, dalam rapat kajian optimalisasi penerimaan pajak sektor perkebunan sawit di Provinsi Riau secara virtual, Selasa (18/1/2022).

Berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak melalui sektor perkebunan ini, Direktur monitoring KPK juga mengharapkan dukungan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar untuk meminta jajarannya, maupun tim teknis perkebunan untuk berkoordinasi dengan KPK untuk bersama melakukan validasi terkait perbedaan jumlah luas lahan yang ada di Riau.

Ia menerangkan, seiring berjalannya waktu, bisa saja luas lahan perkebunan sawit di Riau semakin bertambah. Sehingga menurutnya, perlu data yang akurat dan terbaru untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi.

"Kalau bisa kita bekerja sama, kita bisa ambil manfaat lebih banyak lagi," ucapnya.

Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo menambahkan, jika nantinya data luasan lahan perkebunan sawit ini dapat diselesaikan secara bersama, maka penyelesaian kajian monitoring KPK tahun ini benar-benar bisa menghasilkan manfaat yang besar. Tidak hanya bagi Dirjen Pajak, termasuk juga bagi pemerintah daerah dan termasuk bisa memberikan solusi kepada Aparat Penegak Hukum (APH). 

Sehingga nanti kedepannya sektor perkebunan ini menjadi andalan masukan yang sebesar-besarnya dari sektor penerimaan pajak. Selain itu juga bisa memberikan manfaat lebih besar lagi bagi masyarakat.

"Mohon arahan Pak Gubernur, agar teman-teman di daerah (dinas perkebunan) untuk bersama-sama tim kami, untuk kelapangan dan untuk aktif berdiskusi dan berkolaborasi dalam hal ini (optimalisasi pajak sektor perkebunan)," ungkapnya.

Direktur monitoring KPK menjelaskan, dengan adanya kolaborasi antara semua pihak, maka ia mengharapkan kedepannya tidak ada pejabat pemerintah yang tersandung kasus hukum akibat perbedaan data menyangkut luasan lahan objek pajak karena tidak ada pengetahuan terkait hal itu.

"Sehingga kedepannya kita harapkan sudah sinkron datanya untuk sektor perkebunan ini menjadi optimal. Sehingga kita bisa merumuskan rekomendasi untuk permasalahan terkait," tutupnya. **Prc7