Pilihan
Kejari Inhu Rilis Capaian Kinerja 2025, Ungkap Sejumlah Perkara Strategis
PT Inecda Bangun Jalan 6 KM, Wujud Komitmen Pada Masyarakat dan Pemda
Pansus DPRD Riau Kunjungi Rohul, Bahas Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
Sidang Gugatan PMH PT SBP Dihantui Ketidakhadiran Kades dan Turut Tergugat
Penanganan Stunting
Wapres Minta Percepatan Penanganan Stunting
PELITARIAU, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan upaya percepatan penanganan stunting untuk mencapai target angka prevalensi 14 persen di tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Wapres saat menerima audiensi Kepala BKKBN Hasto Wardoyo beserta jajarannya, di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (30/11/2021) sore.
“Pertama, Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan stunting), dengan target (angka prevalensi) 14 persen selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode (Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin),” ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi usai mendampingi Wapres dalam pertemuan.
Wapres meminta BKKBN agar lebih intensif melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait dan juga dengan pemerintah daerah (pemda) khususnya daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi.
“Lalu juga harus dilakukan konvergensi (program) antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres,” ujar Masduki.
Kedua, Wapres meminta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara khusus.
“Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya, penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah sesuai dengan karakter daerah masing-masing,” ujarnya.
Ketiga, Wapres meminta upaya penanganan stunting dilakukan sedini mungkin bahkan sejak pranikah. Di samping itu, Wapres juga meminta agar pemenuhan gizi anak dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal, seperti penggunaan biskuit dari daun kelor sebagai makanan tambahan anak di Nusa Tenggara Timur.
“Masing-masing daerah (tentu) punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana Ibu-Ibu ataupun keluarga dapat mulai dari sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal,” jelas Masduki. **Prc7
GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia
PELITARIAU, JAKARTA — Perubahan paradigma pembangunan Indonesia di era pemerin.
Program JKN Terus Berkembang, BPJS Kesehatan Perkuat Layanan dan Tata Kelola
PELITARIAU, Jakarta - Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam mem.
Presiden Prabowo Beri Nugraha Sakanti kepada Polda Riau, Kapolda: Penghargaan Ini Milik Seluruh Personel
PELITARIAU, Bogor - Polda Riau menjadi salah satu dari 12 satuan ker.
Ketua JMSI Inhu Hotli Maruli Sirait Dinobatkan sebagai Tokoh Bisnis dan Advokasi Terbaik Daerah
PELITARIAU, Pekanbaru – Dedikasi dan konsistensi Ketua Jaringan Media Siber In.
Menko PMK:Tekankan Peran Keluarga Sebagai Benteng Perlindungan Anak
PELITARIAU, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebuday.
Gubernur Khofifah Terima Pengurus JMSI Jatim di Kantornya
PELITARIAU, Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima pengurus.









