Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Riau Dirugikan, DBH Sawit Harus Masuk Dalam Revisi UU PKPD
PELITARIAU, Jakarta - Himpunan Pelajar Mahasiswa Riau (Hipemari) jakarta mendukung perjuangan daerahnya untuk mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dari pemerintah pusat.
Perjuangan itu tengah dilakukan 25 provinsi penghasil kelapa sawit melalui revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (UU PKPD) di DPR RI.
Menurut Ketua Hipemari Jakarta Farin, revisi UU PKPD menjadi momentum bagi Riau sebagai salah satu provinsi penghasil kelapa sawit untuk mendapatkan DBH sawit.
“Sekarang inilah momennya. Kami mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama memperjuangkan DBH Sawit masuk dalam revisi UU PKPD," ucap Farin seperti dilansir JNNcom, Jumat (8/10) kemarin.
Mahasiswi asal Kabupaten Kepulauan Meranti itu mengingatkan agar wakil rakyat Riau di DPR memperjuangkan kepentingan daerah mendapatkan DBH dari industri kelapa sawit.
Farin juga prihatin dengan dampak lingkungan yang diterima oleh daerah penghasil sawit, salah satunya Riau sebagai provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia.
Sementara itu, Sekjen Hipemari Jakarta Hasyim memastikan mahasiswa dan elemen masyarakat bakal mengawal langkah Pemprov Riau dan daerah-daerah penghasil sawit memperjuangkan masuknya DBH Sawit ke dalam revisi UU PKPD.
"Kami juga mengingatkan pemerintah pusat jangan hanya mengambil keuntungan saja. Sementara Riau tidak mendapatkan apa-apa, hanya menerima dampaknya saja,” ucap Hasyim.
Dia juga menyampaikan pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) atas Crude Palm Oil (CPO) yang bernilai triliunan rupiah, selama ini tidak sepeser pun dinikmati oleh daerah penghasil.
Selama ini PE langsung disetorkan ke Kementerian Keuangan RI (Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit) berdasarkan PMK 136/2015 dan BK disetor ke Bendahara Umum Negara. Sementara Riau maupun daerah penghasil sawit lainnya tidak mendapatkan DBH sepeser pun dengan alasan belum diatur di UU PKPD. **prc
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.
Hadapi Perusahaan Platform Digital, Dewan Pers Tak akan Tinggalkan Perusahaan Pers Berskala Kecil
PELITARIAU, Jakarta - Dewan Pers akan memberikan perhatian pada “Perusah.
Dubes Iran Terima Kunjungan JMSI Pusat
PELITARIAU, Jakarta - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerd.
AKBP Asep Sujarwadi Terima Penghargaan, Sebagai Tokoh Publik Pendukung Zakat Dalam Baznas Award 2024
PELITARIAU, Jakarta - Bertepatan dengan peringatan HUT ke-23 BAZNAS (Badan Amil .
JMSI Dukung Perpres Tentang Platfom Digital
PELITARIAU , Jakarta - Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pl.