BBKSDA Riau Lepasliar Ular Piton 9 Meter

PELITARIAU, Pekanbaru - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau  melepasliarkan seekor ular phyton berjenis kelamin betina dengan panjang 9 meter lebih yang telah berusia lebih kurang  30 tahun dengan berat 120 kg. 

Untuk melepasliarkan ular yang memiliki nama lain Malayopython reticulatus / Python reticulatus itu, Tim BBKSDA harus menempuh perjalanan menyusuri sungai dan perbukitan sekira satu jam. 

Plh. Kepala Balai Besar KSDA Riau, Hartono mengungkapkan, Balai Besar KSDA Riau menerima satu ekor ular python. Satwa ini hasil rescue seorang warga bernama Amar dari kebun sawit yang akan diolah, pada Selasa (21/9/2021). Lokasinya di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan Riau.

"Kronologis kejadian saat itu di perkebunan yang akan diolah. Jika tidak diselamatkan ular akan dibunuh oleh warga, karena warga ketakutan mengingat ukurannya yang sangat besar," sebut Hartono, Rabu (22/9/21)

Hartono menjelaskan, bahwa Amar dan keluarganya telah mendapatkan kabar sebelumnya, kalau ada ular di perkebunan warga. Kemudian, berinisiatif untuk memindahkan ular ke alamnya, jauh dari keramaian penduduk. 

"Amar bersama saudaranya yang pecinta reptil itu, segera melakukan penyelamatan. Lalu, ular diserahkan dan diterima Balai Besar KSDA Riau. Kemudian, segera dilepasliarkan di habitatnya, yaitu kawasan konservasi yang jauh dari pemukiman penduduk. Setelah dilakukan pelepasliaran, ular terlihat sangat bersemangat masuk ke dalam semak untuk kemudian menyatu dengan lingkungan barunya," terang Hartono.

Terpisah,  Plh. Kepala Bidang KSDA Wilayah II, MB Hutajulu menjelaskan, ular python atau ular sanca batik adalah salah satu satwa dengan status kategori tidak dilindungi. Namun, dalam Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) atau perjanjian internasional yang fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar, jenis ular ini masuk dalam kategori appendiks II. 

"CITES adalah satu-satunya perjanjian global yang fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terancam dari perdagangan yang menyebabkan spesimen tumbuhan dan satwa liar tersebut terancam. Artinya satwa ini spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan," kata Hutajulu. 

Lebih lanjut disampaikan Hutajulu, aturan tersebut berupa adanya pembatasan kuota tangkap atau ambil yang tidak dilindungi yang masuk dalam appendik CITES ataupun non appendiks CITES.

Adapun dasar dalam penetapan kuota tersebut, imbuh Hutajulu, berdasarkan Kepmenhut Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan satwa liar.

"Kuota ini ditetapkan oleh Dirjen KSDAE setiap tahunnya berdasarkan rekomendasi dari LIPI dan berlaku untuk satu tahun," terang Hutajulu. **Prc7