LAMR Inhu Datangi DPRD, Mulai Dari Membahas Adat Sampai Bersepakat Buat Perda

PELITARIAU, Inhu - Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Indragiri hulu (Inhu), mendatangi gedung DPRD Inhu Senin (24/5/2021). Kedatangan pengurus LAMR Inhu ke DPRD Inhu dalam rangka bersilaturrahmi dan membicarakan pembangunan gadung LAMR Inhu serta membicarakan pembuatan Peraturan daerah (Perda) yang untuk penerapan kebudayaan melayu sekaligus membuat Perda hari jadi Kabupaten Inhu.

Rombongan LAMR Inhu datang ke DPRD dipimpin Dewan Pengurus Harian (DPH) LAMR Inhu Marwan MR, tampak juga ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Inhu H Zulkifli Gani, setiba di DPRD Inhu disambut langsung oleh dua unsur pimpinan di DPRD Inhu Masyurllah SP dan Suwardi Ritonga SE.

"Kami menyambut baik kedatangan pengurus LAMR Inhu ke DPRD Inhu, masih suasana Idul Fitri, kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Inhu menyampaikan mohon maaf lahir dan batin," kata wakil ketua I DPRD Inhu Masyurllah dalam pertemuan itu sesuai protokol kesehatan.

Dihadapan pengurus LAMR Inhu, Masyurllah menyampaikan agar kedepan LAMR Inhu lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan dan menerapkan kebudayaan Melayu di Kabupaten Inhu serta mengusulkan kepada pemerintah tentang penerapan pakaian budaya Melayu yang bisa diterapkan oleh masyarakat Inhu sebagai masyarakat adat Melayu. 

"Sampai saat ini kita belum bisa membuat Perda tentang hari jadi Inhu, dan ini harus kita bahas dan gali bersama untuk pembuatan Perda hari jadi Inhu," ucap Masyurllah.

Kemudian wakil ketua II DPRD Inhu H Suwardi Ritonga SE menyampaikan, kalau dirinya sangat menginginkan kebudayaan melayu bisa diterapkan didalam kehidupan sehari hari oleh masyarakat Inhu, mulai dari pakaian melayu sampai dengan kegiatan kebudayaan Melayu.

"Kami menghargai betul perjuangan Datok Datok dari LAMR Inhu, kami yang masih hijau (Muda,red) sangat mengharapkan tunjuk ajar agar kami mengetahui lebih dalam tentang kebudayaan dan adat istiadat melayu di Kabupaten Inhu dan bisa diterapkan di tengah masyarakat Inhu," kata Suwardi yang akrab disapa Bang Ucok ini.

Kata Politisi partai Gerindra ini, lebih dari 350 ribu masyarakat Inhu menggantungkan harapan kepada kepada DPRD dan Bupati Inhu untuk melakukan kegiatan pembangunan secara merata disemua sektor, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, inspratruk sampai dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDA) maju dan berkembang.

Dalam pada itu, ketua DPH LAMR Inhu Marwan MR menyampaikan, umpama sebuah pertandingan sepak bola, posisi LAMR Inhu diluar lapangan sebagai penonton dan pengamat pertandingan, namun demikian diharapkan kedepan LAMR Inhu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, meski hanya sebagai tempat bersanding fikir, pendapat dan saran.

"Kami berharap adanya sebuah Perda tentang kebudayaan, adat istiadat melayu di Inhu yang dibuat dan disahkan oleh DPRD Inhu, hal ini dimaksudkan agar tokoh masyarakat melayu di Inhu dan LAMR sendiri bisa terlibat dalam arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Inhu," kata Marwan.

Dicontohkan Marwan, dalam bidang pendidikan di Kabupaten Inhu, tokoh masyarakat melayu dan LAMR Inhu sendiri tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan program pendidikan yang diterapkan disekolah sekolah se-Inhu. "Jika Perda tentang LAMR di Inhu dibuat, maka LAMR dan tokoh masyarakat bisa ikut menerapkan kebudayaan Melayu dimulai dari sekolah sekolah," katanya.

LAMR Inhu Sampaikan Tentang Gerbang Pontong

Karena di Riau ada Perda tentang LAMR, diminta atau tidak diminta pendapat LAMR untuk sebuah persoalan, tokoh masyarakat dan pengurus LAMR akan memberikan pendapatnya. "Tidak adanya surat menyurat yang dibuat oleh LAMR Inhu selama ini ke DPRD dikawatirkan gayung tidak bersambut, jika sudah satu pendapat kedepan kami akan maksimalkan berkordinasi dengan DPRD Inhu," kata Marwan.

Diakhir silaturahmi, Marwan menyampaikan tentang gerbang masuk kita rengat "Pontong" sudah diekspos untuk dibangun gerbang pengganti gerbang pontong dengan anggaran senilai Rp 3,5 milyar harus dibangun sesuai dengan kultur masyarakat Inhu dan bercirikhas melayu Inhu.

"Kami berharap DPRD bisa meninjau ulang gambar bentuk pengganti gerbang pontong itu dan jika dilanjutkan pembangunan gerbang pengganti Gerbang Pontong hendaknya menerima usul dan saran tokoh masyarakat melayu jika perlu di sayembara kan," katanya.

Dijelaskan Marwan, dimensi ciri khas melayu pada gerbang pengganti gerbang pontong sangat tidak jelas, Pemda Inhu diharapkan membuka ruang saran untuk mendapatkan saran dari masyarakat Inhu. Saran dan pendapat masyarakat dikarenakan pembangunan pengganti gerbang pontong itu dibiayai oleh uang rakyat dalam APBD, sedangkan bangunan biaya pribadi untuk umum saja boleh diberikan pendapat kepada orang yang melakukan pembangunan.

"Gambar pengganti gerbang pontong saya lihat memang indah, tetapi nuansa melayu secara eksplisit tidak terlihat dan tulisan selamat datang pada gerbang pengganti gerbang pontong juga tidak begitu jelas terlihat pada gambar yang saya lihat," jelas Marwan diakhir pertemuan. **prc