Bupati H.M Adil Kunjungi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

PELITARIAU, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bupati H. Muhammad Adil SH, menyadari benar untuk membangun Meranti tak cukup hanya dengan mengandalkan anggaran APBD Kabupaten. Untuk itu Pemkab. Kepulauan Meranti harus berfikir keras mencari dukungan anggaran khususnya dana APBN yang masih mengendap Pusat, agar Meranti mampu menjadi Kabupaten yang Maju, Cerdas dan Bermartabat.

Seperti diketahui, kondisi APBD Kepulauan Meranti yang terus menurun kini berkisar diangka 1.1 Triliun rupiah dinilai tak cukup untuk menggesa pembangunan Kabupaten dalam rangka mengejar ketertinggalan. Apalagi bagi sebuah Kabupaten baru yang masih seumur jagung. Dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau yang mencapai 26 persen sesuai data terakhir yang dilansir oleh BPS , dan wilayah yang terisolir menjadi tantangan terberat bagi Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. 

Untuk dapat meraih kue APBN tersebut, Bupati H.M Adil, didampingi Anggota DPR-RI Dapil Riau Abdul Wahid, dan Sekretaris Daerah Dr. H. Kamsol serta Kepala OPD diantarannya Kepala Bappeda Meranti Masdiansyah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bambang Supriyanto, Kabid Bina Marga Fajar Triasmoko.

Mengunjungi Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Jalan TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Untuk melakukan koordinasi dan loby-loby dalam rangka meraih dana APBN Pusat. 

Kunjungan Bupati dan rombongan itu sekaligus menagih janji pemerintah Jokowi yang menegaskan akan fokus membangun Indonesia mulai dari daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang dan wajah terluar Indonesia. Dan sesuai PP No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Nasional sebagian besar kawasan di Kabupaten Meranti seperti di Pulau Rangsang masuk kedalam kawasan strategis Nasional dan berdasarkan Kepres Tahun 2016 juga termasuk kawasan strategis Nasional tertentu yang harusnya menjadi prioritas pembangunan Nasional. 

Dalam kunjungannya di Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bupati H.M Adil dan rombongan disambut langsung oleh Menteri Abdul Halim Iskandar dan Dirjen pengembangan Ekonomi dan Investasi Ir. Harlina Sulistyorini M.Si, dan Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan.

Disitu dipaparkan beberapa program strategis yang akan dilaksanakan di Kabupaten Meranti sesuai dengan 7 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Meranti H.M Adil-H. Asmar, dimana untuk merealisasikannya sangat membutuhkan dukungan dana APBN Pusat. Seperti disampaikan Kepala Bappeda Meranti Mardiansyah dibidang penyediaan Infrastruktur Dasar Air Bersih, Infrastruktur Penghubung Jalan dan Jembatan, Peningkatan Kualitas SDM, hingga masalah Abrasi dan Karhutla yang tiap tahun terjadi di Meranti.

Dikatakan Mardiansyah, Kabupaten Kepulauan Meranti hingga saat ini belum memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang mampu mengolah air gambut dan juga air asin menjadi bening sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.

Kemudian Isu strategis selanjutnya dibidang Infrastruktur penghubung jalan dan jembatan. Untuk jalan masih perlu dibangun sepanjang 125 KM, begitu juga jembatan 2.5 KM, 

Sebagian besar jalan di Meranti masih dalam bentuk Base atau tanah. Dan sebagian besar dalam keadaan rusak berat.

Kualitas SDM Meranti sangat rendah jika diukur dari lama belajar pendidikan Formal masyarakat Meranti usia 25 tahun rata-rata hanya berkisar 7 tahun atau hingga kelas satu SMP. 

Begitu juga dengan kualitas kesehatan yang diukur dari lama hidup masyatakat Meranti berdasarkan data statistik dalam 5 tahun terakhir rata-rata hanya berkisar 67 Tahun, jauh dibawah angka rata-rata Provinsi Riau yang mencapai usia 71 Tahun.

Selain itu juga keterbatasan akses Internet untuk menunjang pelayanan Digitalisasi, masalah Abrasi serta Karhutla yang menghantui Meranti tiap musim kemarau. Untuk maslaah abrasi Kabupaten termuda di Riau ini menghadapi masalah yang cukup serius yang sangat mengancam batas wilayah NKRI, dimana setiap tahunya wilayah Meranti yang notebene merupakan batas terluar Indonesia terus berkurang 4-10 Meter akibat dihantam ombak lautan. 

Untuk itu dihadapan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, Bupati H.M Adil, berharap kementrian Desa dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memasukan Meranti sebagai objek kegiatan strategis Kementrian Desa seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.

Bupati juga mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah pusat terutama Mendes mengingat banyak desa di Meranti juga terletak di lokasi prioritas (lokpri) daerah perbatasan. "Kantong-kantong kemiskinan kita terletak di desa-desa yang notabenenya daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga," paparnya.

Lanjut Bupati pembangunan infrastruktur di desa-desa tersebut dapat menggunakan dana alokasi khusus (DAK) Kemendes. Apalagi saat ini tekanan ekonomi yang dirasakan daerah sangat kuat sebagai dampak pandemi Covid-19.

Apalagi Kepulauan Meranti telah ditetapkan sebagai kawasan perbatasan, kawasan terluar dan pengembangan khusus yang menjadi beranda terdepan Indonesia, menurut Bupati H.M Adil sudah selayaknya menjadi objek pembangunan dari Pemerintah Pusat. 

"Semoga dengan kedatangan kami mendapatkan solusi dari pihak Kementrian Desa dan untuk dapat menuntaskan berbagai masalah yang terjadi di Meranti," harap Bupati.

Mendes Gus Halim yang tampak serius menyimak, akhirnya memberikan tanggapan positif. Pihaknya akan berusaha mendukung Pembangunan di Kepulauan Meranti, sesuai dengan program yang akan dilaksanakan oleh Kementriannya.

Dia menyatakan siap membantu Bupati mengatasi masalah kemiskinan terutama di desa-desa lokpri.

"Kita akan kaji dan rencanakan untuk pilot project program pengentasan kemiskinan di desa-desa yang ada di Kecamatan Pulau Merbau. Selain jumlah penduduk miskinnya banyak, juga merupakan lokpri desa perbatasan" ungkap Mendes Gus Halim.

Dengan pilot project itu, pembangunan infrastruktur publik di desa-desa di Pulau Merbau, seperti jalan, air bersih, kelistrikan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakatnya akan mendapat perhatian khusus. Mendes juga menginstruksikan Dirjen di jajarannya untuk melakukan komunikasi langsung dengan Pemkab Meranti untuk mengkaji pilot project tersebut.

"Ini harus terus dikomunikasikan antara Dirjen dengan Pemkab Meranti, supaya dibuat kajian yang benar untuk program pilot project penanggulangan kemiskinan ini" ungkapnya.

Mendes juga berpesan agar pemanfaatan dana desa (DDs) di Meranti benar-benar sesuai aturan dan memberi manfaat besar bagi masyatakat. Apalagi mengingatkan anggaran DDs dari APBN cukup besar untuk setiap desa.

Pertemuan itu akhirnya dilanjutkan dengan makan siang bersama. Setelah itu Bupati dan Mendes juga foto bersama di ruangan Mendes. **