Pilkada Inhu 2020 Terancam PSU, Tak Sesuai PKPU, Terdapat Kelebihan 309 Surat Suara di 6 Kecamatan

PELITARIAU, Inhu - Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) tahun 2020 terancam dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), pasalnya jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan suara tidak sah yang ada dalam D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Halam 4-2.

Berdasarkan data yang berhasil di himpun wartawan Sabtu (19/12/2020) ketika dijumlahkan, perolehan seluruh suara yang didapatkan oleh Pasangan calon (Paslon) bupati Inhu ditambah dengan suara tidak sah seharusnya wajib sama dengan jumlah surat suara yang digunakan, dan juga wajib sama dengan jumlah pengguna hak pilih.

Ternyata hasil pleno terbuka KPU Inhu Rabu (16/12/2020) sampai dengan Kamis (17/12/2020) jumlah pengguna hak pilih 193.299 sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah 193.299 , tetapi tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dengan 193.388 semestinya harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah.

Pada D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Halam 4-2, KPU Inhu diduga sudah memanipulasi data, dimana angka dibuat sama dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 193.299 semestinya jumlah hasil tersebut adalah 193.388 sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.

Berdasarkan keterangan saksi Paslon bupati Inhu nomor urut 04, Harianto,SE menjelaskan saat pelaksanaan pleno terbuka KPU Inhu Rabu (16/12/2020) malam dirinya sudah mempertanyakan kelebihan kertas suara sebanyak 309 tersebut, namun dibantah oleh ketua KPU Inhu Yeni Mairida, yang menjelaskan bahwa pendistribusian surat suara sudah sesuai dengan surat suara yang diterima oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Semestinya, pendistribusian surat suara oleh KPU Inhu ke PPK sesuai dengan PKPU nomor 18 tahun 2020 tentang pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020 dalam pasal 20 ayat 1 huruf a," kata saksi Paslon nomor urut 04 Harianto Sabtu (19/21/2020) di Rengat.

Harianto yang akrab dipanggil Suai menjelaskan, seharusnya dalam data penggunaan surat suara menghasilkan jumlah 193.388, namun yang dituliskan dalam dokumen D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Halam 4-2 sebanyak 193.299.

"Tidak bisa sembarang jumlah, sebab, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan dikurang dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai atau sisa surat suara cadangan tidak sama jumlahnya, silahkan di hitung ulang, kami bicara sesuai data," kata Suai.

Sementara itu, ketua KPU Inhu Yeni Mairida dikonfirmasi menjelaskan, kalau apa yang dilakukan dalam pendistribusian surat suara sesuai dengan yang diterima PPK. "Kami bekerja sesuai PKPU nomor 8 tahun 2020 pasal 2020," katanya.

Kata Yeni, ketika dilakukan penghitungan surat suara di TPS itu sesuai dengan yang didistribusikan oleh PPK. "Itulah yang mereka isi jumlah surat suara ril yang diterima dari KPU," ungkapnya.

Sudah sama - sama diketahui, dalam berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Inhu 2020, ditandatangani 5 orang komisioner KPU Inhu tanpa ditandatangani saksi Paslon dari 01, 04 dan 05. **Prc