Ketika Ridho Terpilih, Abdul Wahid: Membangun Inhu Dengan Holistik

PELITARIAU, Inhu - Memahami kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) secara utuh dan menyeluruh serta tidak terpecah belah, tidak parsialistik, dan tidak terkotak kotak kedalam pandangan yang partikularistik (Holistik,red) adalah cara pasangan calon (Paslon) Rizal Zamzami-Yoghi Susilo dengan takline Ridho nomor urut 5 jika diamanahkan rakyat memimpin Inhu periode 2021-2026.

Demikian disampaikan anggota DPRD RI H Abdul Wahid didampingi Calon wakil bupati Inhu Yoghi Susilo dihadapan wartawan Selasa (24/11/2020). "Pemimpin mengurus rakyat dan harus tau kebutuhan kebutuhan pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat banyak," ujar Wahid.

Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Inhu ujar Wahid, membutuhkan kesepemahaman dan melibatkan seluruh instrument, perangkat dan didukung dengan anggaran. "Terobosan baru dalam membangun, seperti pembangunan jalan jalan desa yang ada di Inhu," katanya.

Kata kunci dari melaksanakan pembangunan adalah kemauan, Paslon Ridho yang juga di usungan PKB meyakini Inhu akan jauh lebih maju ketika keikhlasan pemimpin dalam membangun di Ridhoi Allah SWT. 

"Adanya komunikasi pemimpin di Inhu ini dengan tokoh masyarakat, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam merealisasikan program yang dibuat guna merealisasikan program pembangunan, sebab anggaran daerah saja tidak mencukupi untuk pemerataan pembangunan," ujar Wahid.

Dalam mensejahterakan masyarakat perlu diperlihatkan adanya jaminan dari pemerintah, seperti jaminan berusaha dan jaminan peningkatan ekonomi rakyat seperti memperhatikan usaha kecil menengah. "Kita meyakini pasangan Rizal Zamzami-Yoghi Susilo membawa kemajuan Inhu," katanya.

Sebagai mana diketahui, pasangan Rizal Zamzami-Yoghi Susilo (Ridho) dengan nomor urut 5 memiliki program unggulan by adalah membangun desa, menata kota dan membangun islamic center di Kabupaten Indragiri hulu serta memperhatikan semua sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. **Prc