Iman Besar Panggung Seni TOKTAN Berpesan Kepada Calon Pemimpin di Kabupaten Indragiri Hulu

PELITARIAU, INHU - Budayawan, Seniman Senior Riau dan sekaligus Imam Besar Panggung Datok Jantan (Toktan), Alhaj Aris Abeba Senin (02/11/2020) mengatakan Pesta demokrasi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) semakin mendekati hari resepsi, kalau tidak ada perubahan dari KPU pada tanggal 9 Desember 2020 nanti masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat di mana acara resepsi Pilkada diselenggarakan.

Ditempat Pemungutan Suara (TPS) biasanya rakyat mengantri berpanas-panasan dan meninggalkan aktivitas sehari mereka dan juga tak jarang bisa saja terjadi keributan. 

Namun dengan antusias untuk memeriahkan pilkada sembari menitipkan suatu kepercayaan dan keyakinan, mereka rela untuk berjibaku dengan waktu demi mempersunting calon pemimpin yang mereka idolakan baik dari segi rupa dan keramahtamahan calon pemimpin.

Tentunya tak sedikit yang mengharapkan pemimpin yang mereka sunting tak hanya mengandalkan rupa dan keramahtamah dalam bersapa tapi juga memberikan suatu perubahan yang sangat signifikan. 

"Terlepas dari pesta dan resepsinya, sebagai manusia normal, mungkin juga teman-teman yang membaca tulisan ini mempunyai pandangan yang sama demi untuk kemajuan negeri ini," ujar Alhaj Aris Abeba.

Kepada semua lima pasangan Bupati banyak menimbulkan pertanyaan besar yang sekarang menggoroti pikiran ketika setiap ada pemilihan kepala daerah atau  kepala pemerintahan sekali pun. Tak peduli dari kalangan paslon mana dan bergelar apa, baik pria dan wanita mereka berbondong mengambil formulir pendaftaran, membangun kepercayaan dan tentu sudah mempersiapkan visi misi yang tentu isi dan maknanya beba-beda tipis isi dari calon-calon tersebut.

Lanjut pria eks Humas PTPN 5 Pekanbaru itu apa yang membuat para tokoh-tokoh itu menggebu-gebu, begitu ambisius untuk menjadi seorang pemimpin di Kab Inhu resikonya ia memiliki beban tanggung jawab yang luar biasa besarnya.

Lalu bukannya kelak, ketika waktu menjadi pemimpin setelah berakhir dan sudah selesai, jabatan yang ia miliki akan dipertanggungjawabkan, apakah ia menggunakan jabatannya untuk kepentingan dan keuntungannya sendiri kah, apakah ia membuat perubahan yang baik selama masa jabatannya, apakah ia justru menyalahgunakan jabatannya itu, apakah masyarakat menjadi sejahtera atau sebaliknya dan lain-lain.

Selanjutnya saya mulai mengobservasi melalui kasus-kasus yang menjangkit para mantan pemimpin kita, terutama secara garis besar yang terjerat dari korupsi. Menurut saya korupsi tidak melulu soal uang, melainkan moral. 

Kalau kita ikuti keinginan kapitalis, memang  bagi beberapa kelompok,  tetapi apa sesuai dengan cita cita leluhur bangsa yang diamanahkan baca pasal 33 ayat 3 & Pembukaan UUD 1945 Alinea ke Empat.

Maka kita bisa berdaulat dinegeri sendiri, bisa mengelolah & memanfaatkan SDA kita untuk kemakmuran rakyat karena kekayaan alam ini berasal dari Tuhan untuk seluruh rakyat bangsa indonesia.

Untuk tercapainya sebuah daerah agar sejahtera mari kita songsong masa depan ANAK & CUCU kita yg lebih baik, itu semua bisa terwujut apabila kita BETUL & CERDAS dalam mengambil kebijakan dan pemimpinnya tida ada meninggalkan Dosa Warisan didaerah yang dipimpinnya.

Imam Besar Panggung Datok Jantan (Toktan) itu berpesan kepada ke Lima Calon Pemimpin yang lagi bersaing diharapkan setelah salah satu poslon terpilih dan mendapat mandat dari rakyat Inhu Jangan menjadi aji mumpung sewaktu selagi berkuasa, bagaimana dengan nasib anak & cucu yang engkau tinggalkan di saat engkau menghadap sang khalik, mereka akan malu punya pemimpin yang zholim, yakinlah Sanksi Sosial teramat Pedih, apalagi Siksa Allah di akhirat kelak, untuk direnungkan bersama.

Menurut saya korupsi moral lebih buruk ketimbang korupsi-korupsi lain kenapa demikian karena semuanya mengakar dan mendasar pada satu hal rasa moralitas dan tingkat idealis ketika menjadi seorang pemimpin akan terkikis seiring waktu berjalan.

Entah itu tuntutan, konflik kepentingan, ego, atau sekedar gelap mata dan brutal dalam lebijakan sehingga amanah di kesampingkan semua hal seolah-olah dijustifikasi.

Pada titik ini, saya mulai berpikir bahwa jabatan adalah tirani bagi si pemangku jabatan itu sendiri. 

Mengerikan bukan sesuatu yang seharusnya menjadi amanah dan tanggung jawab, berubah menjadi belenggu dan bumerang bagi orang itu sendiri. 

Jikalau jabatan tidak dipegang oleh sosok yang pro kepada masyarakat dan secara tulus peduli pada kesejahteraan masyarakat, maka tidak akan ada gunanya jabatan itu. 

Pemangku jabatan hanya akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingannya sendiri, dan menomor sekiankan kepentingan masyarakat padahal aspirasi masyarakat adalah hal paling penting bagi seorang kepala daerah. 

Untuk apa menjadi kepala pemerintahan kalau tidak bisa memimpin masyarakatnya dengan bijak dan baik, pada hakikat sebagai pemimpin itu sendiri menjadi hilang.

Suara yang harus didengar bagi seluruh kepala daerah maupun kepala pemerintahan adalah suara rakyat, suara milik mereka yang dulu secara sukarela memberikan hak pilihnya dengan rasa menitik beratkan dari keyakinan bisa memberikan yang terbaik bagi khalayak luas.

Terlepas dari itu, saya juga ingin menekankan mengenai moralitas bahwasannya itu adalah esensi paling penting dari seorang pemimpin, Ia harus menjunjung tinggi moralitas dan transparansi. 

Saya yakin, pemimpin yang memiliki moralitas tinggi akan menganggap jabatan yang ia pangku sebagai amanah dan tanggung jawab, dan bukannya sebagai tirani bagi dirinya sendiri yang pada akhirnya hanya akan menjadi buah simalakama. 

Saya yakin dan masih percaya, Indonesia dan terkhusus tanah kelahiran saya kabupaten Indragiri hulu masih memiliki masa depan yang baik jika masyarakat juga mau membuka mata dan tidak terkelabui oleh politik yang kejam.

Pemikiran ini bermaksud untuk mengubah perspektif akan jabatan, bahwa pada dasarnya, jabatan bukanlah sebuah hal yang mewah sehingga perlu diraih dengan segala cara, tak harus saling menjelekan atau menjatuhkan  calon-calon yang lain, pilbub yang kami harapkan bisa  berjalan dengan baik dan transparan sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan. 

Kami sebagai  dan masyarakat tentunya harus ikut menikmati, mengawasi dan mengawal pesta rakyat inhu 9 Desember 2020 nanti, ingat lah bahwa jabatan adalah tanggung jawab dan amanah bukan ajang gengsi dan selfie.

Bagi para Calon Bupati dan Wakil Bupati jangan umbar janji, jangan umbar uang, masyarakat telah pintar dan bosan dengan pemimpin yang seperti itu, yang diminta rakyat hanya ingin perubahan yang lebih baik ekonomi rakyat menjadi sejahtera tidak janji dan uang yang hanya bersifat sementara di kala kampanye saja. 

Berikan program-program yang realistis, namun cerdas dan menjanjikan masa depan yang lebih baik. 

Berikan alasan untuk memberikan mandat jabatan itu pada kalian bukan karena hiburan yang diberikan pada kampanye-kampanye, melainkan karena rakyat melihat ketulusan dan kejujuran dari para paslon, Ingat (Rakyat-Red) tanpa kami, kalian bukan siapa siapa.

“Jangan cari kami ketika mencari/ingin suara,tapi cari kami juga ketika mempunyai tahta," pungkas Alhaj Aris Abeba.** (prc3)