Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Demo Tolak Omnibus Law Meluas, PKS Minta Jokowi Bersikap
PELITARIAU, Jakarta - Ketua Fraksi PKS di MPR RI, Tifatul Sembiring meminta Presiden Joko Widodo bersikap terkait Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) seiring dengan masifnya penolakan masyarakat di pelbagai daerah belakangan ini.
Ia menyatakan sikap Joko Widodo sangat penting saat ini mengingat kondisi Indonesia sedang genting usai DPR mengesahkan UU Ciptaker beberapa hari lalu.
"Iya kalau menurut saya ini keadaan genting, presiden harus berikan sikap, pernyataan yang mengademkan. Karena ini [penolakan] bukan hanya di Jakarta, di Bandung, Tangerang, di Bekasi, tapi di mana-mana. Ini bisa menjalar," kata Tifatul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/10).
Tifatul khawatir bila Presiden Joko Widodo tak bersikap, maka gelombang demonstrasi massa secara besar-besaran akan terjadi lagi ke depannya.
Terlebih lagi, kata dia, situasi perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami krisis akibat pandemi virus corona. Sehingga, masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi potensial untuk ikut menyuarakan aspirasinya terhadap pemerintah melalui aksi demonstrasi.
"Jadi ini jangan dianggap remeh. Ini gelombang demonstrasi. Ini bahaya. Kalau mau main-main ya silakan saja," kata Tifatul.
Di sisi lain, Tifatul mengkritik pemerintah dan para partai koalisi pemerintah di DPR sangat terburu-buru untuk mengesahkan UU Cipta Kerja. Bahkan, kata dia, peraturan tersebut seperti dipaksakan dan tak memenuhi asas transparansi selama proses pembahasannya.
"Padahal 1 RUU saja yang ingin kita telurkan harus pake uji publik segala. Dan mendengarkan pandangan dari masyarakat. Ini udah jelas dong. Sekarang tidak transparan," kata Tifatul.
Diketahui, gelombang aksi unjuk rasa elemen buruh, mahasiswa hingga pelajar terjadi di pelbagai wilayah Indonesia usai disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR.
Aparat gabungan pun dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. Bahkan, aparat kerap melakukan penyekatan di pintu batas wilayah kota/kabupaten untuk mengantisipasi demo meluas. **prc4
sumber: cnnindonesia
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.
Hadapi Perusahaan Platform Digital, Dewan Pers Tak akan Tinggalkan Perusahaan Pers Berskala Kecil
PELITARIAU, Jakarta - Dewan Pers akan memberikan perhatian pada “Perusah.
Dubes Iran Terima Kunjungan JMSI Pusat
PELITARIAU, Jakarta - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerd.
AKBP Asep Sujarwadi Terima Penghargaan, Sebagai Tokoh Publik Pendukung Zakat Dalam Baznas Award 2024
PELITARIAU, Jakarta - Bertepatan dengan peringatan HUT ke-23 BAZNAS (Badan Amil .
JMSI Dukung Perpres Tentang Platfom Digital
PELITARIAU , Jakarta - Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pl.