Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Demo Tolak Omnibus Law Meluas, PKS Minta Jokowi Bersikap
PELITARIAU, Jakarta - Ketua Fraksi PKS di MPR RI, Tifatul Sembiring meminta Presiden Joko Widodo bersikap terkait Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) seiring dengan masifnya penolakan masyarakat di pelbagai daerah belakangan ini.
Ia menyatakan sikap Joko Widodo sangat penting saat ini mengingat kondisi Indonesia sedang genting usai DPR mengesahkan UU Ciptaker beberapa hari lalu.
"Iya kalau menurut saya ini keadaan genting, presiden harus berikan sikap, pernyataan yang mengademkan. Karena ini [penolakan] bukan hanya di Jakarta, di Bandung, Tangerang, di Bekasi, tapi di mana-mana. Ini bisa menjalar," kata Tifatul kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/10).
Tifatul khawatir bila Presiden Joko Widodo tak bersikap, maka gelombang demonstrasi massa secara besar-besaran akan terjadi lagi ke depannya.
Terlebih lagi, kata dia, situasi perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami krisis akibat pandemi virus corona. Sehingga, masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi potensial untuk ikut menyuarakan aspirasinya terhadap pemerintah melalui aksi demonstrasi.
"Jadi ini jangan dianggap remeh. Ini gelombang demonstrasi. Ini bahaya. Kalau mau main-main ya silakan saja," kata Tifatul.
Di sisi lain, Tifatul mengkritik pemerintah dan para partai koalisi pemerintah di DPR sangat terburu-buru untuk mengesahkan UU Cipta Kerja. Bahkan, kata dia, peraturan tersebut seperti dipaksakan dan tak memenuhi asas transparansi selama proses pembahasannya.
"Padahal 1 RUU saja yang ingin kita telurkan harus pake uji publik segala. Dan mendengarkan pandangan dari masyarakat. Ini udah jelas dong. Sekarang tidak transparan," kata Tifatul.
Diketahui, gelombang aksi unjuk rasa elemen buruh, mahasiswa hingga pelajar terjadi di pelbagai wilayah Indonesia usai disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU oleh DPR.
Aparat gabungan pun dikerahkan untuk mengamankan aksi tersebut. Bahkan, aparat kerap melakukan penyekatan di pintu batas wilayah kota/kabupaten untuk mengantisipasi demo meluas. **prc4
sumber: cnnindonesia
Barita Simanjuntak: JA Burhanuddin kerja keras Membawa Kejaksaan Berani Menerjang Bandai dan Bertahan Bagai Batu karang Dalam Gempuran koruptor
PELITARIAU, Jakarta - Institusi Kejaksaan hingga saat ini masih memuncaki .
Program Adhyaksa Awards, Barita Simanjuntak: Jaksa Berprestasi Harus Diberikan Kesempatan
PELITARIAU, Jakarta - Lima Dewan Pakar sedang menyeleksi nama-nama Jaksa berpres.
Kejagung Bongkar Kasus Mega Korupsi Tambang Timah, Begini Penjelasan Tenaga Ahli Jaksa Agung RI Barita Simanjuntak
PELITARIAU, Jakarta - Tim Jampidsus Kejaksaan Agung secara marathon melakukan pe.
Komisi Kejaksaan Apresiasi Gercep Kejagung Usut Korupsi Tambang Timah
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan peran lemba.
Dirjen PP Beri Masukan Dalam Rancangan Peraturan Kode Etik dan Profesi Jaksa
PELITARIAU, Jakarta - Kejaksaan Republik Indonesi terus melakukan pembenahan, kh.
Komjak Ingatkan Jaksa Untuk Patuhi Pasal 143 KUHAP, Terdakwa Berhak Terima Surat Dakwaan
PELITARIAU, Jakarta - Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengingatkan insan Adh.