Kasus Pencopotan Jabatan dr Aisah Bee Akhirnya Terkuak

PELITARIAU, Meranti - Kasus pencopotan jabatan dr Aisah Bee dari Kepala Seksi Layanan Medis (Yanmed) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dinilai tidak memiliki alasan jelas akhirnya terkuak.

Teka- teki pencopotan jabatan yang sudah diembannya selama 4 tahun itu terbongkar setelah permasalahan ini dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Aisah Bee yang ditemui di kediamannya, Selasa (22/9/2020) membeberkan bahwa kasus pencopotan dirinya tersebut berawal dari adanya intervensi internal RSUD Kepulauan Meranti. Kabar yang diterimanya bahwa ada dokter yang tidak terima ditegur olehnya lalu membuat laporan kepada Bupati.

Diceritakan Aisah, kronologi permasalahan internal tersebut berawal pada tanggal 1 Juni 2020, saat Ketua Gugus Covid-19 Provinsi Riau dr Indra Yopi datang berkunjung ke RSUD Kepulauan Meranti dan meninjau ruang isolasi yang dalam pekerjaan saat itu.

Pada saat itu juga dr Aisah Bee selaku Kasi Yanmed bertanya kepada salah seorang dokter spesialis anak yakni dr Silvi Sudarmaji terkait tidak melakukan pemeriksaan terhadap pasien anak yang terinfeksi Covid-19 di ruangan Pinerre.

"Saya melihat gelagat yang aneh karena dokter spesialis anak itu terlihat tidak menyentuh pasien. Setelah saya tanya dia memang mengakui tidak memeriksa pasien dengan alasan menunggu hasil Swab. Padahal kita ketahui saat itu menunggu hasil Swab sangat lama, karena dikirimkan ke Jakarta," kata Aisah Bee.

Mendengar keterangan dokter tersebut, Aisah Bee terkejut dan dia mengatakan bagaimana bisa seorang dokter menetapkan status pasien namun tidak memeriksa kondisinya.

"Saya bertanya kenapa dr Silvi melakukan hal tersebut dan bagaimana 'ibu bisa menulis status pasien pinerre secara benar, sementara tidak kontak langsung dengan pasien, dan ini sangat membahayakan nyawa pasien'. Dan saya menegaskan bahwa tidak boleh melalaikan tanggung jawab terhadap pasien dan itu telah melanggar sumpah sebagai dokter," kata Aisah Bee mengisahkan.

Terhadap permasalahan tersebut, Aisah Bee lalu menyampaikan hal itu ke Direktur RSUD Kepulauan Meranti,dr R.H.Ria Sari supaya juga mengetahui hal tersebut.

Beberapa hari kemudian, Direktur RSUD menanyakan status pasien di Pinerre yang belum dikembalikan ke Rekam Medik. Menurut Koordinator Pinerre, Uci Ramadani S.Kep, ternyata dr Silvi yang melarang perawat pinerre mengembalikan status pasien ke Rekam Medik. Dengan alasan pihak Rekam Medik akan memfoto status pasien tersebut.

"Lalu dr Silvi melalui via telfon marah-marah ke koordinator Pinerre karena melaporkan hal tersebut kepada

saya dan terjadi komunikasi yang kurang baik antara saya dan dr Silvi terkait permasalahan status pasien tersebut, dan bekerja tidak sesuai dengan SOP RSUD Meranti," kata Aisah Bee.

Terkait hal itu juga, dr Aisah Bee mengatakan akan mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang kontrak dr Silvi di RSUD.

Pada tanggal 24 Juni 2020, pukul 22.00 WIB dikatakan Aisah Bee bersama beberapa staf di ruang rapat mempersiapkan berkas akreditasi. Tiba-tiba dr Hendra Salim yang juga merupakan suami dr Silvi masuk ke ruang rapat dengan kondisi marah terkait data PMKP.

Kemudian dr Hendra Salim mengeluarkan kata-kata bahwa dia merasa sakit hati dengan dr Aisah Bee dan mengundurkan diri dari CPNS.

"Selain itu dr Hendra juga mengatakan bahwa dia lah yang melaporkan saya ke Bupati terkait WhatsApp saya ke istrinya," ujar Aisah Bee.

Keesokan harinya tanggal 25 Juni, dr Aisah Bee mendapatkan surat dari BKD yang berisikan tentang pencopotan dr Aisah Bee dari jabatan Kasi Yanmed RSUD.

"Dalam surat tersebut menyebutkan memberhentikan saya dari jabatan Struktural dan di Mutasi ke UPT PKM Selatpanjang. Berdasarkan fakta kejadian sebelum SK tersebut keluar, saya merasa dr Hendra Salim telah dengan nyata melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap saya dan keluarga besar Alam H Abdul Fatta yang dilaporkannya ke Bupati," ungkap Aisah Bee.

Karena tidak mendapatkan keadilan darimana pun, akhirnya Aisah Bee melaporkan hal tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya KASN memberikan tanggapan dan pengaduan dan meminta kepada Bupati Kepulauan Meranti untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pemindahan Aisah Bee bukan dikarenakan suatu bentuk pelanggaran yang serius atau buruknya kinerja yang bersangkutan, namun lebih kepada kebutuhan organisasi mengingat yang bersangkutan adalah tenaga medis yang berpengalaman dan disiplin.

Sementara itu Aisah Bee juga membantah pernyataan pihak dari BKD yang mengatakan bahwa banyak tenaga medis yang pindah gara-gara dan mengeluhkan terhadap sikap dirinya.

"Siapa tenaga medis gara-gara komunikasi dengan saya jadi minta pindah. Sejak saya menjabat sebagai Kasi Yanmed belum ada yang keluar, semua malah menjadi betah," ujar Aisah.

Karena telah terbukti memanipulasi data rekam medik, maka dr Aisah Bee meminta kebobrokan dr Silvi dibongkar dan tindakannya itu bisa dipidanakan.

"Saya meminta kebobrokannya dibongkar. Dalam hal ini dr silvia telah berbohong dalam menulis rekam medis pasien dan saya sudah tanya ke dr Azharul.SpOG sebagai ketua MKEK Provinsi Riau, dimana dikatakan tindakan itu bisa dipidanakan karena pemalsuan rekam medis. Selain itu saya menentang tidak bisa dalam satu instansi terdapat suami istri dalam satu profesi dipekerjakan, karena dampaknya sangat buruk jika ada masalah dan ini sudah terbukti," ungkapnya.

Aisah Bee juga membantah pernyataan Bupati Kepulauan Meranti yang sulit mencari dokter pengganti jika kedua dokter anak tersebut mengundurkan diri.

"Tidak benar kita susah mencari dokter, kita sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam hal permintaan tenaga medis. Selain itu insentif dokter di Kepulauan Meranti sangat tinggi yakni Rp 35 juta perorangnya yang merupakan insentif tertinggi di Riau serta dilengkapi dengan fasilitas lainnya, jadi saya tidak setuju dengan gaji yang besar itu dokter melakukan tindakan yang menelantarkan anak Meranti," ujarnya.

Aisah Bee juga mengaku telah melaporkan hal tersebut ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (BPRS).

"Bupati itu kelirunya disitu, tidak melihat dulu apa sebenarnya permasalahan yang terjadi. Selain itu undang-undang Pilkada sudah berjalan, di saat itu pula saya dimutasikan, itulah yang dilanggar Bupati. Terhadap apa yang saya sampaikan ini benar atau tidaknya ada tiga orang dokter yang siap bersaksi. Ke depannya saya berharap Bupati terpilih nantinya lebih bijaksana menyikapi laporan dan menempatkan sesuai kinerja," pungkasnya.

Sementara itu, sebelumnya Bupati Kepulauan Meranti menegaskan bahwa pemindahan dr Aisyah Bee menjadi dokter umum dari jabatan lama sebagai Kasi Yankes RSUD Kepulauan Meranti sebagai bagian dari penata kelolaan pelayanan kesehatan.

"Dalam situasi pandemi Covid-19 ini, saya sebagai ketua Gugus tugas tentu harus mengatur bagaimana mengantisipasi jika terjadi ledakan Covid-19. Kita sudah mempersiapkan rumah sakit umum sebagai perawatan suspek dan lain sebagainya," ujar Bupati Irwan saat diwawancara Rabu (22/7/2020) lalu.