Soal Ketua DPRD Riau Gunakan Helikopter BNPB, FITRA: Tak Patut!

PELITARIAU, Pekanbaru - Pemakaian holikopter BNPB oleh Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet ke Bengkalis mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau. Fitra menilai penggunaan helikopter penanganan bencana oleh Sekretaris Partai Golkar Riau itu merupakan sikap yang tak patut.

Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik menilai, dari data dan fakta yang diperoleh, Eet menggunakan helikopter untuk kepentingan partai.

"Melihat permasalahan yang terjadi, terkait dengan pemakaian helikopter oleh Indra Gunawan selaku ketua DPRD Riau, merupakan bentuk etika birokrasi yang tidak mencerminkan contoh kebaikan bagi penyelenggara pemerintahan. Ketua DPRD yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi adalah hal yang fatal dan tak patut. Apalagi menggunakan helikopter BNPB pada saat penyelenggara kepentingan musda Golkar," tegas Taufik.

Seharusnya, kata Taufik, Indra Gunawan Eet sebagai pejabat harus memahami dan menepatkan posisinya, saat menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk kepentingan partai.

"Dalam hal ini Indra Gunawan Eet untuk menghadiri Musda partai Golkar dan itu jelas menyalahi aturan karena menggunakan fasilitas negara diluar kewenangannya sebagai ketua DPRD Riau," cakapnya lagi.

Taufik menambahkan, semua pihak mengetahui bahwa saat ini Riau dalam keadaan musim kemarau. Jika Indra Gunawan menggunakan alasan tersebut dengan dalih untuk koordinasi Karhutla, maka seharusnya tidak hadir di Musda Golkar.

"Kalau mantau Karhutla seharusnya tak hadir di Musda Golkar. Dan hanya itu kegiatannya selama di Bengkalis dan Inhil. Tindakan Indra Gunawan merupakan tindakan yang kurang beretika dan pongah," cakapnya lagi.

Perlu diketahui juga, kata Taufik, selain Indra Gunawan Eet, perlu ditelusuri juga bagi kepala daerah atau wakil rakyat yang menjadi Bacalon kepala daerah yang ikut kontestasi Pilkada 9 daerah di Riau.

"Sering kali Bacalon kepala daerah dari incumbent maupun birokrasi serta wakil rakyat yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik, salah satunya memanfaatkan anggaran humas, publikasi dan perjalanan dinas untuk kepentingannya," tukasnya. **prc4

sumber: cakaplah