9 Kali Berturut-turut, Siak Kembali Dapat Penilaian WTP dari BPK

PELITARIAU, Siak - Pemerintah Kabupaten Siak kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya. Predikat tersebut diberikan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau.

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita, kepada 3 Kabupaten/Kota yakni, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar dan Siak.

Untuk kabupaten Siak diterima langsung oleh Bupati Siak Alfedri dan Ketua DPRD Kabupaten Siak Azmi, di Kantor BPK Perwakilan Riau, Kamis siang (25/6/2020) di kota Pekanbaru.

Saat dijumpai setelah menerima Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Bupati Siak Alfedri mengucapkan rasa syukur dan terimakasih atas predikat WTP yang kembali diraih.

"Alhamdulillah, Kabupaten Siak kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2019 dengan predikat WTP yang ke-9 kalinya secara berturu,t dimulai dari tahun 2011," kata Alfedri.

Selain itu, sambungnya, dengan diraihnya predikat WTP ke-9, menjadikan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten yang paling banyak meraih WTP di Provinsi Riau.

"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh kawan-kawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, dimulai dari Sekda, para asisten, seluruh Kepala OPD, seluruh pihak Kecamatan hingga Pemerintah Kampung, yang telah melakukan tata kelola keuangan yang baik, berdasarkan prinsip akuntansi berbasis umum yang sudah diupayakan secara maksimal di kabupaten Siak," jelasnya.

Masih kata Alfedri, apa yang telah diarahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau pada audit keuangan kemarin, dan bimbingan BPK RI bagaimana meningkatkan efektivitas, efinsiensi serta akuntabilitas pengguna keuangan yang lebih baik, akan menjadi catatan Pemerintah Kabupaten Siak, agar pengelolaan keuangan semakin baik kedepannya.

"Setelah ini, Pemerintah Kabupaten Siak akan mengajukan Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2019 kepada DPRD Kabupaten Siak", tutup Bupati Siak itu.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Thomas Ipoeng Andjar Wasita mengatakan, meskipun di tengah-tengah pandemi Covid-19, BPK RI Perwakilan Provinsi Riau berhasil melaksanakan dan menyelesaikan LKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

"Meskipun masih dalam pandemi Covid-19, penyerahan LHP tetap harus dilaksanakan dengan melaksanakan protokol kesehatan yang telah diinstruksikan oleh Pemerintah pusat," jelasnya.

Selanjutnya, LHP wajib ditindaklanjuti oleh bupati/walikota maupun DPRD setiap Daerah. Pemda hendaknya juga mendorong perbaikan laporan keuangan sehingga pengelolaan keuangan di daerah semakin baik, akuntabel dan terus ditingkatkan. Kepada DPRD, BPK siap untuk melakukan konsultasi berkaitan pembahasan LHP. **prc4

sumber: cakaplah