Pilkada 2020 Tanpa Kampanye Akbar, Mendagri: Pakai Media Sosial

PELITARIAU, Jakarta - Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bakal berlangsung dengan pola baru yang menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19. Selain kampanye akbar ditiadakan, saat pencoblosan pada hari "H", 9 Desember 2020, juga akan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan.

"Kampanye kita ubah agar kampanyenya tidak langsung, menggunakan sosial media. Ada pertemuan terbatas dengan physical distancing, tapi nggak ada kampanye jorjoran, kampanye akbar," ujar Mendagri Tito Karnavian dalam acara Talkshow yang disiarkan di Channel YouTube Heartline Network, Senin (1/6/2020), seperti dikutip dari laman detik.com.

Pelaksanaan Pilkada 2020, kata Tito, akan dilangsungkan bulan Desember. Tito menjelaskan, alasan pengunduran waktu hanya beda bulan itu karena tak ada yang dapat menjamin kapan berakhirnya pandemi COVID-19.

"Kenapa Pilkada nggak ditunda 2021 saja? Apakah problem COVID-19 pada 2021 ini selesai? Siapa bisa jamin? Nggak ada. Terus nggak bisa jamin mau kapan, mundur 2022 siapa yang bisa jamin, ada waktunya kepala daerah ini berhenti masa jabatannya dan sementara diganti Plt. Plt tidak memiliki kewenangan penuh dan tidak bisa mengandalkan di bawah Plt. Kita perlu kepemimpinan power penuh," ujar Tito.

Selain itu, proses pencoblosan juga akan diatur menggunakan protokol kesehatan. Para pemilih dan petugas diminta menggunakan masker, menjaga jarak. Kemudian, setiap TPS juga nantinya diminta untuk membuat penjadwalan waktu kedatangan pemilih agar tidak terjadi kerumunan.

"Masyarakrat yang akan memilih kemudian diatur jamnya, nomor sekian jam 7-8, jadi nggak semua datang," katanya.

Tito memprediksi, hanya akan ada dua isu yang akan dibahas dalam Pilkada 2020. Pertama mengenai COVID-19 dan kedua soal ekonomi.

"Nanti pemilu ini isinya cuma dua feeling saya, satu isunya COVID-19, kedua isu ekonomi," ujar eks Kapolri ini. **prc4

sumber: matapers.com