Pemerintah Tak Bisa Larang Orang ke Luar Rumah untuk Kerja Agar Bisa Makan

PELITARIAU, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, pemerintah sangat berupaya mengatur agar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga larangan mudik selama pandemi virus Corona atau Covid-19, dapat berdampak minim bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kita tidak mungkin melarang orang keluar rumah untuk bekerja agar bisa makan, sementara kita tidak bertanggung jawab memberi makan mereka yang tidak bisa keluar rumah. Terutama masyarakat yang membutuhkan seperti buruh harian, ojek pangkalan, dan pedagang asongan. Itu yang menjadi prioritas kita," tutur Muhadjir dalam diskusi online, Minggu (3/4/2020).

Menurut Muhadjir, pemerintah saat ini memiliki tiga kebijakan dalam rangka percepatan penanganan penyebaran Covid-19. Sektor kesehatan menjadi ujung tombak program tersebut.

"Selanjutnya ada jaring pengaman sosial. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 110 triliun untuk pos ini. Terakhir adalah survabilitas ekonomi. Fokus utama pemerintah dalam menjaga survabilitas ekonomi Indonesia adalah dengan membantu kelompok UMKM yang selama ini menjadi tiang perekonomian Indonesia," jelas Muhadjir.

Anggota DPR RI Komisi IX Abidin Fikri menyambung, pemerintah telah menambah anggaran kesehatan dari Rp57 Triliun menjadi Rp 76 Triliun untuk masyarakat terdampak Covid-19 sehingga bebas biaya pengobatan.

"Memang dikatakan panik, ya panik semua. Tidak ada negara yang siap menangani wabah ini. Indonesia dengan kepemimpinan Pak Jokowi beserta para menterinya dan juga pemerintah daerah, kota sampai tingkat RT dan RW, sudah ada gugus tugas penanggulangan Covid. Ini menunjukkan bahwa pemerintah efektif dalam memerintah," ujar Abidin.

Ada 3 Sikap yang Tampak

Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMNI), Imanuel Cahyadi menambahkan, soal ketakutan memang menjadi salah satu tipologi masyarakat Indonesia kini. Setidaknya ada tiga sikap yang tampak selama pandemi Covid-19.

"Pertama adalah yang acuh tak acuh. Mereka adalah tipe masyarakat yang kurang peduli dengan aturan pemerintah. Kedua adalah tipe paranoid. Ini diakibatkan oleh konsumsi informasi berlebihan terkait Covid dan menimbulkan stigma negatif dan keresahan di masyarakat. Ketiga adalah masyarakat yang waspada dan bertindak positif," beber Imanuel.

Kelompok terakhir itulah yang taat pada aturan pemerintah dan ikut membantu masyarakat terdampak Covid-19. Perlu banyak dukungan agar masyarakat tersebut dapat menularkan sikap optimis kepada yang lainnya, termasuk dari pemerintah.

"Kita apresiasi terhadap pemerintah dan paket kebijakan serta protokol yang sudah dikeluarkan. Akibat Covid ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Kebijakan pemerintah seperti PSBB harus paralel dengan paket kebijakan lain untuk menopang kehidupan masyarakat," katanya. **prc5

sumber: liputan6.com