LKPj Wali Kota Palu Sebut Anggaran Bencana Rp 2,6 Miliar

PELITARIAU, Palu - Wali Kota Palu Hidayat menjelaskan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Palu mengalokasikan urusan pendidikan sebesar Rp 374,515 miliar lebih.

Hal itu disampaikan Hidayat pada rapat paripurna bersama para anggota DPRD Kota Palu melalui video conference pada Kamis (23/4) di ruang kerja Wali Kota Palu.

Rapat paripurna kali ini beragendakan tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu tahun anggaran 2019 itu, Wali Kota Palu juga menjelaskan alokasi pada sektor lainnya.

Untuk urusan kesehatan katanya, dialokasikan sebesar Rp 279,596 miliar lebih. Untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp 327,788 miliar lebih, dan urusan perumahan rakyat sebesar Rp 67,854 miliar lebih.

“Untuk tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,8 miliar lebih dan terealisasi 100 persen,” kata Wali Kota.

Untuk diketahui tambahnya, Kementerian Sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,9 miliar lebih di Dinas Sosial Kota Palu dan terealisasi 100 persen. Sementara di Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu dialokasikan anggaran sebesar Rp 500 juta, yang terealisasi sebesar Rp 388 juta lebih atau 77,70 persen.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota menjelaskan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana pada tahun 2019, alokasi anggaran yang digunakan bersumber dari APBD sebesar Rp 2,652 miliar lebih. Terealisasi Rp 2,316 miliar lebih atau 87,33 persen.

“Dana tersebut digunakan untuk pencegahan dini dan penanggulangan bencana, logistik, penanganan bencana, dan kejadian luar biasa lainnya,” ujarnya.

Selain itu, dana hibah luar negeri melalui dana stimulan tahap I untuk rehabilitas dan rekonstruksi sebesar Rp 82,152 miliar lebih. Terealisasi Rp 79,700 miliar lebih atau 97 persen.

Dana Hibah Pemerintah Pusat untuk stimulan tahap II sebesar Rp 31,613 miliar lebih dan terealisasi sebesar Rp 288 juta lebih atau 0.91 persen.

"Sisanya diluncurkan ke tahun anggaran 2020," kata Wali Kota.

Wali Kota menambahkan, berdasarkan keputusan Gubernur Sulteng Nomor 369/516/DLS-MPR/B.ST/2019 tentang penetapan lokasi tanah relokasi pemulihan akibat bencana di Sulteng untuk kepentingan relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam, berupa bangunan hunian, rumah ibadah, bangunan kantor dan fasilitas umum.

Lokasi yang dimaksud adalah, Kecamatan Tatanga seluas 79,3 hektar, di Kelurahan Duyu dan Kecamatan Mantikulore, seluas 481,65 hektar, terletak di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise. **prc4

sumber: kumparan