Abaikan Instruksi Sosial Distancing, Warga Terancam Penjara 1 Tahun

PELITARIAU, Meranti - Bagi warga negara yang tidak dapat dipindahkan atas persetujuan Presiden, Kepala Daerah hingga Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dan aparat Kepolisian memberlakukan persetujuan tegas.

Salah satu sanksi yang akan diberlakukan adalah sanksi hukuman 1 (satu) tahun penjara.

"Kita akan beri sanksi tegas bagi warga yang melanggar instruksi Presiden, Kapolri hingga Kepala Daerah terkait antisipasi penyebaran Virus Corona khususnya wilayah Kepulauan Meranti," ujar Kapolres Meranti, AKBP Taupiq Lukman Nurhidayat SIK MH saat Rapat Koordinasi Antisipasi Penyebaran Virus Covid-19 yang dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim  didampingi Sekretaris Daerah Bambang Supriyanto SE MM serta Kepala Dinas Kesehatan dr Misri, Selasa (24/03) siang.

Rakor yang melibatkan semua pihak terkait seperti Kepala Kantor Kemenag Meranti Agustiar SAg, Ketua MUI H Mustafa, PSMTI, semua unsur tokoh masyarakat/Agama/Paguyuban  tersebut digelar di Aula Kantor Bupati Meranti.

Bagi warga atau masyarakat yang tidak mengindahkan instruksi Sosial Distancing (jarak kumpul di tempat keramaian), tegas Kapolres, hal itu mengacu pada penjelasan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) RI Mahfud MD yang mengatakan keselamatan masyarakat banyak adalah hukum tertinggi yang harus diikuti.

"Pihak kepolisian akan terus melakukan patroli secara rutin di tempat-tempat keramaian seperti Cafe, tempat hiburan, warnet dan lainnya. Jika ditemukan warga berkumpul di tempat keramaian mencapai 10 orang atau lebih dihimbau untuk membubarkan diri. Jika sudah tiga kali diingatkan, namun himbauan tidak diindahkan maka kepolisian Polres Meranti akan mengenakan sanksi tegas sesuai instruksi Kapolri yakni 1 tahun penjara," jelas Kapolres.

Dijelaskan Kapolres, sanksi tegas bukan saja akan diberlakukan pada masyarakat yang duduk di Cafe, Warung Kopi, atau Tempat Hiburan saja. Tapi juga bagi masyarakat yang tetap ngotot menggelar acara pesta nikah, selamatan dan lainnya.

"Jika tetap ingin menggelar acara kawinan dan sebagainya, diminta untuk melapor dan mengikuti protap. Jika tidak bisa lebih baik ditunda dulu," saran Kapolres.

Kapolres juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan segera mengeluarkan surat edaran untuk menutup Cafe dan Tempat Hiburan serta Warnet yang berpotensi menjadi tempat penularan Covid-19.

Sekedar informasi, seperti laporan yang diterima oleh Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim, saat ini setidaknya ada seribuan orang warga Meranti dari Malaysia dan Singapura masuk Selatpanjang.

Meskipun mereka sudah menjalani pemeriksaan Termo Scaner namun alat ini belum dapat memastikan 100 persen orang yang bersangkutan bebas Covid-19, dan maaih perlu dilakukan pemantauan selama 2 pekan.

Yang menjadi masalah saat ini, banyak warga Meranti yang baru balik dari Malaysia bukanya menetap dirumah malah menggelar acara kumpul-kumpul bersama keluarga, teman serta kerabat untuk melepas rindu duduk di Cafe dan tempat hiburan alhasil selama beberapa hari ini Cafe di Selatpanjang penuh.

Ini tentunya sebuan gejala yang tidak baik bagi upaya mengantisipasi penyebaran Virus Corona Covid-19 di Kepulauan Meranti.

Selain Cafe dan Tempat Hiburan lokasi yang tak kalah menghawatirkan adalah Warnet yang saat ini banyak dikunjungi anak-anak sekolah yang diliburkan. Dan untuk kasus ini Pemkab. Meranti berencana untuk dilakukan penutupan sementara minimal 2 pekan ke depan.

Dan yang tak kalah penting adalah, meminta kepada warga Tiong Hoa yang berada diluar negeri yang akan melaksanakan kegiatan keagamaan Ziarah Kubur (Ceng Beng), untuk menahan diri tidak pulang ke Selatpanjang. Dengan cukup melaksanakan ibadah ditempat masing-masing.

Pemkab Meranti menghimbau kepada warga Tiong Hoa untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk penyebaran Covid-19, tidak mengadakan kegiatan yang menghadirkan masyarakat ramai khsusnya diklenteng-klenteng besar yang tersebar di Meranti.

Terkait Kegiatan Ziarah Kubur umat Budha ini juga telah disampaikan kepada perwakilan pengurus PSMTI yang hadir. Pada dasarnya PSMTI meluncurkan himbauan Polres Meranti dan Pemkab. Meranti. PSMTI pun menerima untuk ikut serta mensosialisasikannya kepada masyarakat Tionghoa di Meranti. **prc4

sumber: hariantimes.com