PELITARIAU, Inhu - Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang dilakukan komisi II DPRD Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) Riau bersama 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyisakan kenangan ditengah masyarakat Inhu, pasalnya rapat pembahasan anggaran 2020 secara tertutup sejak Kamis (21/11/2019) secara meraton hingga dini hari dan berakhir Minggu (24/11/2019), dibuka secara terang-terangan oleh anggota komisi II terkait anggaran daerah yang digunakan konsumtif serta banyak ceremonial usah rapat bersama OPD.

Data yang diungkapkan oleh komisi II DPRD Inhu yang diketuai oleh Dodi Irawan SHi dari  10 OPD yang RKA tahun 2020 dibahasnya secara alot menyebutkan, 10 OPD tersebut mendapatkan catatan pemangkasan anggaran konsumtif serta ceremonial, dan sisa anggaran tersebut dialihkan ke kegiatan yang ada dalam RKA OPD tersebut bersifat menyentuh langsung ke masyarakat.

Pertama adalah RKA OPD tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan (DKP) berhasil dipangkas RKA perjalanan dinasnya oleh komisi II senilai 10 persen dan dialihkan ke kegiatan pengadaan bibit tanaman dan yang menyetuh masyarakat, kemudian RKA Dinas Koperasi dan UMKM senilai 20 persen dan dialihkan kekegatan yang sudah ada RKAnya, sebab dinilai lebih menyentuh masyarakat.

Selanjutnya OPD yang RKAnya dibahas di komisi II DPRD Inhu adalah Bagian perekonomian Setda Inhu, dan yang ke empat, RKA Dinas perdagangan mendapatkan mendapatkan apresiasi dalam pembahasan bersama tersebut, dimana nilai perjalanan dinas hanya senilai Rp300 juta dan ada membuat kegiatan pelatihan menjahid untuk 45 orang.

Sedangkan OPD Bapenda Inhu, komisi II memotong anggaran perjalanan dinas 35 persen dari Rp2 milyar lebih serta mengurangi nilai konsumsi nasikotak dan kue kotak yang mencapai ribuan kotak untuk tamu Bapenda Inhu selama 2020 mendatang.

Kemudian, OPD RKA yang dibahas di komisi II DPRD Inhu adalah Bagian pertanahan Setda Inhu, dimana kegiatan pada OPD tersebut dalam catatan komisi II adalah penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Selanjutnya adalah Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dalam catatan komisi dua masih lemahnya perizinan usaha di Inhu serta penggunaan anggaran terlalu konsumtif, sehingga ada sebagian kegiatan dialihkan untuk menyentuh masyarakat.

Berita Terkait:

Komisi II Selamatkan Milyaran Rupiah Kegiatan Konsumtif dan Ceremonial di Bapenda Inhu

Membahas APBD 2020, DPRD Inhu Pastikan Tiga Sektor Prioritas Untuk Rakyat

 

Sedangkan RKA pada OPD Sumber daya alam Setda Inhu dibahas secara alot, dengan menghasilkan rekomendasi pengalian sumber daya alam di Inhu secara maksimal, terakhir RKA OPD terakhir yang di bahas oleh komisi II Setda Inhu adalah Dinas pertanian dan perikanan dengan berbagai catatan diantaranya adalah adanya penyediaan alokasi penambahan pembelian alat berat untuk perbaikan lahan pertanian masyarakat serta perbaikan jalan dan irigasi pertanian.

"Kita mengusulkan pembelian excavator dan bekoloder untuk anggaran 2021, alat berat tersebut guna menunjang pemeliharaan jalan produksi kedepan non budgeting (biaya,red)," kata ketua komisi II Dodi Irawan.

Komisi II juga meminta Dinas pertanian dan perikanan untuk mematenkan merek beras asal Inhu. "Pasar tradisional dan pasar moderen harus menjual beras asal Inhu disamping menjual beras dari luar daerah dalam memberikan keromendasi ke Dinas pertanian dan perikanan.

Kemudian, komisi II DPRD Inhu merekomendasikan dinas pertanian dan perikanan untuk memanfaatkan jerami bekas hasil panen padi milik petani untuk pakan ternak yang permentasikan guna meningkatkan penghasilan petani padi. "Selain dari hasil gabah, petani juga dapat menjual jeraminya," kata Dodi.

Selanjutnya, Dodi Irawan dalam catatanya kepada dinas pertanian dan perikanan untuk, mendirikan bank Inhu agriculture guna pembiayaan hidup petani dari pembibitan hingga penjualan hasil panen. "Kita memberikan apresiasi atas adanya asuransi ternak sapi di Inhu," kata Dodi. **prc