DOWNLOAD APP PELITARIAU.COM
  

HOT TOPIC

Catatan Fraksi PKB dan Fraksi ANDPI Bikin Menohok Pada Pandangan Umum R-APBD Inhu 2020  

Editor :zulpen Jumat,15 November 2019 | 20:21:08 WIB
Catatan Fraksi PKB dan Fraksi ANDPI Bikin Menohok Pada Pandangan Umum R-APBD Inhu 2020   Ket Foto : Rapat paripurna DPRD Inhu dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan pemerintah tahun 2020

PELITARIAU, Inhu - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2020 yang disampaikan wakil bupati Indragiri hulu (Inhu) Khairizal ke DPRD Inhu dalam sidang paripurna dewan Jum,at (15/11/2019) dengan nilai Rp1,49 terliun lebih, ditanggapi beragam oleh 7 fraksi di DPRD Inhu.

Secara bergantian 7 fraksi memberikan saran dan masukan serta kritik pedas kepada kepada Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang profesional dan porporsional penggunaan anggaran tahun 2020 untuk kesejahteraan rakyat serta sejumlah pelaksanaan kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan ditahun 2020 mendatang.

Dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan R-APBD 2020, ketua DPRD Inhu Syamsuddin mendaulat wakil ketua I Masyrullah untuk memimpin sidang paripurna pandangan umum fraksi di DPRD Inhu yang dihadiri wakil ketua II Suwardi Ritonga SE DPRD Inhu dan Wakil Bupati Inhu Khairizal serta Sekda Inhu dan Kepala dinas, Badan dan kepala kantor di lingkungan Pemkab Inhu.

Fraksi PDI-Perjuangan dengan juru bicara Heber Demerius Lubis menyampaikan, lemahnya pelayanan publik pada Dinas catatan sipil (Capil) sehingga masih banyak masyarakat Inhu yang belum mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga secara politik Inhu dirugikan saat pelaksanaan pemilu. "Dinas Capil Inhu perlu melakukan pelayanan keliling hingga kedesa-desa, sehingga semua masyarakat Inhu memiliki NIK," kata Heber.

Heber jurubicara fraksi PDI Perjuangan ini juga menekankan, pada tahun 2020, penggunaan anggaran di dinas pertanian lebih dimaksimalkan kepada pemberdayaan kelompok tani, disamping memaksimalkan perkebunan kelapa sawit, pemerintah daerah harus membuat terobosan untuk memberdayaakan petani pada bidang tanaman lainya.           

Kedua, Fraksi Golkar menunjuk Daniel Eka Perdana menjadi juru bicara menyampaikan, kalau fraksi golkar menyetujui usulan R-APBD Inhu 2020 dan mendukung kegiatan pembangunan yang terencana mulai dari Musrembang desa, Kecamatan hingga musrembang di tingkat Kabupaten, prosedur penganggaran pembangunan tahun 2020 sudah sesuai prosedur yang dilakukan oleh pihak eksekutif. namun, fraksi golkar menekankan agar OPD Dinas pendidikan memaksimalkan perhatianya kepada seluruh sekolah di Kabupaten Inhu.

"Sarana dan frasarana pendidikan perlu dapat perhatian khsus," kata Daniel juru bicara fraksi golkar seraya menyampaikan kalau fraksi golkar menyetujui pembelian mobil dinas untuk Forkopinda dan pimpinan DPPRD Inhu serta menyarankan kepada Dinas PUPR untuk melakukan pengaspalan jalan poros antara desa pontian mekar menuju desa tasik juang Kecamatan Lubuk batu Jaya.

Selanjutnya, juru bicara fraksi Gerindra, Hamdani menyampaikan, penganggaran kegiatan pembangunan tahun 2020 hendaknya mengacu pada azas keadilan dan merata, serta OPD dalam penggunaan anggaran hendaknya sesuai dengan azas prioritas dan bisa mendapatkan capaian yang cerdas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. "OPD hendaknya meminimalisir program yang terkesan sia-sia," kata Hamdani.

"Penyusunan APBD tahun 2020 harus berdasarkan dengan prinsip transfaran, sehingga masyarakat mudah mendapatkan dan mengakses informasi seluas-luasnya terhadap APBD 2020 tersebut," katanya.

Fraksi Gerindra menyarankan, agar pemerintah daerah menempatkan asumsi belanja daerah 2020 diperhitungkan secara cermat agar tidak menghambat pembangunan yang sudah direncanakan, sebab masih belum maksimal pada bidang pendidikan itu dibuktikan masih ditemukan ruangan belajar sekolah dasar berlantai tanah berdinding kayu seberan.

Selanjutnya juru bicara fraksi PKB Dodi Irawan menyampaikan, rencana pembangunan yang tertuang dalam APBD tahun 2020 hendaknya di susun secara sistimatis dan terencana secara profesional dan porporsianlserta akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Inhu yang tertuang dalam RPJMD.

"Fraksi PKB meminta pemerintah daerah untuk mereview kembali program pemerintah yang belum tercapai dan terutama dibidang insfratruktur, sebab masih ada jalan-jalan desa yang belum tersentuh pembangunan dari APBD, salah satu contohnya adalah desa serai wangi yang tidak ada sejengkalpun pembangunan aspal di desa tersebut begitu juga di desa pelangko dan masih banyak desa-desa lain di Inhu yang tidak tersentuh pembangunan," kata Dodi.

Pandangan umum fraksi PKB yang disampaikan Dodi, sempat riuh tepuk tangan diruangan sidang DPRD Inhu, ketika menyinggung soal gerbang masuk kota rengat yang patah sebelah sangat memperihatinkan, dan fraksi PKB menekankan agar pemerintah daerah anggaran tahun 2020 menyesuaikan pembangunan di daerah dengan lima prioritas pembangunan nasional diantaranya pengentasan kemiskinan, kedua pembangunan insfratruktur pemetaan wilayah, ketiga mebuka peluang kesempatan kerja, empat ketanhanan pangan air energi dan lingkungan hidup dan kelima stabilitas keamanan dan pertahanan.

"Kami menilai R-APBD Inhu 2020 belum profesional dan porporsional, hal itu dilihat dari anggaran di dinas ketahanan pangan hanya senilai Rp2,7 milyar padahal OPD Dinas ketahanan pangan menyentuh langsung ke masyarakat," ujar Dodi seraya menjelaskan kalau soal ketahanan pangan di negara maju menjadi prioritas dan harus mendapatkan anggaran yang lebih.

Begitu juga dengan Dinas Capil, yang hanya mendapatkan anggaran minim senilai Rp2,9 milyar yang erat kaitanya dengan pelayanan, namun berbeda terbalik dengan anggaran Satpol PP tahun 2020 ini yang anggaran belanja langsungnya senilai Rp15,3 milyar. "Ini jelas terlihat tidak seimbang, kami mengingatkan APBD ini adalah uang rakyat dan kegiatanya haruslah prorakyat," kata Dodi.

Kemudian disampaikanya juga, fraksi PKB menilai Bapenda Inhu kurang semangat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebab dari tahun ketahun capaian terlihat PAD staknan. "Fraksin PKB mendukung penuh pemerintah dalam meningkatkan PAD," kata Dodi, saat itu kembali disambut tepuk tangan oleh semua semua yang ada di ruangan DPRD Inhu.

Kemudian, Dodi menyampaikan agar plaza rengat yang merupakan aset daerah dirawat secara maksimal dan digunakan untuk Mall Playanan Publik (MPP) dalam segi pelayanan perizinan satu pintu, agar plaza rengat bisa ramai dikunjungi oleh masyarakat dan memudahkan kordinasi antar instansi dalam peningkatan PAD.

"Untuk Bapenda kami merekomendasikan juga agar, membangun kerja sama dengan petugas pajak pratama rengat untuk bisa mengaudit berkaitan dengan PAD Inhu tersebut," tegasnya seraya menyampaikan Bapenda mengevaluasi kembali seluruh perusahaan perkebunan termasuk perizinannya dalam peningkatan PAD.

Selanjutnya, dalam kegiatan pembangunan semenisasi bisa dilakukan dengan anggaran biaya jauh lebih murah dan efektif, yaitu dengan membuat paving blok, sebab jalan yang dibuat dari paving blok cocok untuk sejumlah daerah di Inhu dan perbaikan paving blok juga mudah dilakukan. 

Selanjutnya juru bicara Fraksi PKS Muhammad Syafaat menyampaikan catatan penting yang harus dilakukan pemerintah tahun 2020 berkaitan dengan pembangunan salah satunya memberikan afresiasi dalam proses tahapan perencanaan, namun pemda Inhu masih terlihat tidak mandiri dengan bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Fraksi PKS juga menyoroti minimnya PAD akibat dari rendahnya semangat kerja ASN yang membidangi PAD. "Semoga kedepan PAD terus mengalami peningkatan ," kata Muhammad Syafaat seraya menyampaikan agar kegiatan pembangunan berpihak kepada masyarakat.

Selanjutnya Fraksi Demokrat Karya Nurani Pembangunan (DKNP) dengan jurubicara Suhariyanto SH menyampaikan, tentang belum maksimalnya pemerintah dalam pengelolaan aset daerah seperti lokasi wisata yang ada di Kabupaten Inhu.

"Jika aset daerah seperti wisma embun bunga, lokasi objek wisata danau raja dan air terjun tembulun serta objek wisata lainya di Inhu dikelola dengan maksimal, maka akan mampu mendatangkan PAD," kata Suharianto.

Fraksi Amanat Nasional Demokrat Persatuan Indonesia (ANDPI) dengan juru bicara Taufik Hendri menyampaikan, proses administrasi dokumen yang sampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada pimpinan DPRD Inhu tidak lengkap. "Kami menilai KUA-PPAS ini tidak transfaran,," kata Taufik.

Kemudian disampaikanya juga, dalam rancangan KUA-PPAS nota keuangan R-APBD Inhu 2020 ploting anggaran sangat tidak profesional, sebab dari dokumen yang ada di pelajari di Badan anggaran, kegiatan yang bersifat menyetuh masyarakat anggaranya relatif rendah. "Anggaran untuk perumahan dan pemukiman rakyat hanya senilai Rp3 milayar dan begitu juga dengan anggaran di Dinas ketahanan pangan yang anggaranya hanya lebih kurang Rp2,7 milyar," kata Taufik.

Taufik juga menyinggung anggaran yang begitu besar pada Satuan Polisi Pamong Praja yang kegiatanya tidak bersentuhan langsung dengan kesejahtraan rakyat dengan nilai belanja langsung Rp15 milyar lebih. "Kegiatan belanja yang tidak menyentuh langsung kemasyarakat malah begitu besar," kata Taufik seraya menyampaikan ada kecamatan yang belanja langsungnya hanya senilai Rp1 milyar lebih dan itu tidak sesuai dengan jumlah luasan wilayah. **prc


Akses PelitaRiau.Com Via Mobile m.pelitariau.com

TULIS KOMENTAR

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

shadow
Copyright © 2014 PelitaRiau.Com All right reserved