Wabup Zardewan Buka Gelar Verifikasi dan Validasi BDT Penanganan Fakir Miskin

PELALAWAN,PELITARIAU.COM- Guna mengoptimalkan basis data dan mensinergitaskan  amanah UU Nomer 13 tahun 2011 (Penanganan Fakir Miskin) di Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pelalawan gelar verifikasi dan validasi basis data terpadu (BDT) penanganan fakir miskin di Kabupaten Pelalawan tahun 2019 di Auditorium kantor Bupati Pelalawan, Senin (11/3) kemarin. Dalam kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Pelalawan Drs H Zardewan MM didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pelalawan Tengku Mukhtaruddin.

"pada kegiatan tersebut dihadiri  Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Pelalawan, Narasumber dari Pusat Data Informasi Kementerian Sosial RI, dan para peserta,".

Dalam  penyampaiaWakil Bupati Pelalawan Drs H Zardewan MM mengatakan, bahwa sangat pentingnya keakuratan dan kevalidatan sebuah data dari informasi yang dibutuhkan, karena dengan keakuratan data tersebut menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan dari program yang terencana untuk dapat di laksanakan. BDT sebagai sumber data untuk penanganan fakir miskin. Program apapun dalam rangka penanganan fakir miskin harus berpedoman kepada BDT. 

" Akurasi dari verifikasi dan validasi basis data terpadu sebagai penerima manfaat program perlindungan sosial menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Sehingga kita mendapatkan nantinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM ) yang benar benar valid,tepat sasaran serta tepat waktu. Kementerian Sosial ( Kemensos ) Republik Indonesia telah menetapkan peraturan tentang pedoman umum verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu ( BDT ) penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yan tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial ( Permensos ) Nomor 28 Tahun 2017,"terangnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pelalawan Tengku Mukhtaruddin juga mengatakan, bahwa kegiatan ini di ikuti oleh 12 orang operator kecamatan dan 110 orang operator desa. 

Dan kita berharap nantinya ada sinkronisasi data yang ada di desa dan apabila ada perubahan sehingga dapat di kordinasikan bersama Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

" Pemerintah Pusat juga telah menyelenggarakan berbagai program perlindungan sosial berskala nasional yang diperuntukan bagi 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah seperti program beras sejahtera (Rastra), program keluarga harapan (PKH) untuk 1.700 kepala keluarga (KK) masyarakat Kabupaten Pelalawan dengan kucuran dana sebesar Rp 3,17 Milyar. Dan bantuan kelompok usaha bersama (Kube) dengan bantuan modal sebesar 20 juta/kelompok serta bantuan bagi masyarakat lanjut usia (Lansia) sebanyak 26 kepala keluarga (KK), (Rilis Pemkab/pr)***