Sidang Paripurna DPRD Kuansing, Ini Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Fraksi

PELITARIAU, Kuansing - Sidang paripurna DPRD Kuantan singingi (Kuasing) yang di gelar Senin (20/08/2018) dengan  agendakan, jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Kuansing tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuansing Tahun 2017. 

Siidang dibuka oleh Sekwan DPRD Kuansing, Mastur SE yang menyampaikan absen kehadiran anggota DPRD Kuansing sebanyak 24 orang, maka sesuai aturan sidang sudah bisa dilaksanakan.

Sidang paripurna kali ini, langsung dipimpin oleh ketua DPRD, Andi Putra SH MH menyampaikan dalam sidang, bahwa Ranperda LPJ APBD Kuansing adalah suatu kewajiban yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah selaku peguna anggaran belanja dan pendatapan daerah kepada DPDR.

Menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD Kuansing terhadap APBD tahun 2017, Bupati Kuansing Drs H Mursini menyampaikan, terkait bangunan tiga pilar, bahwa pemerintah telah memberikan perhatian lebih terhadap bangunan tiga filar.

"Pemerintah telah konsultasi dengan penegak hukum, dan BPKP untuk mengambil langkah yang akan lakukan," kata Bupati Mursini.

Kemudian masalah hotel kuansing belum dibenahi, bangunan yang sudah rusak, serta peralatan lainnya yang harus diperbaiki kembali akan ditindak lanjuti.

Dilanjutkan dengan menjawab, masalah tunda bayar jepada rekanan kontraktor tidak akan terulang lagi, "Kepada OPB untuk menyusun anggaran dengan cermat, sehingga masalah tunda bayar tidak di ulangi," kata Bupat sebab sambubgnya terjadi tunda bayar disebabkan oleh kurangnya transter daerah dari pemerintah pusat.

Kemudian terkait besar gaji pengawai honor, di Sekretariat Setda dan OPD berbeda, kerena pengawai tersebut adalah ajudan dan sopir baik ajudan dan sopir bupati dan wakil bupati disamakan dengan besar honor ajudan dan sopir ketua DPRD Kuansing.

Kata Bupati Mursini, pihaknya akan terus berupaya untuk meningkat pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dengan memfungsikan seluruh UPTD yang ada. "Mengoptimalkan kinerja seluruh UPTD yang telah dibentuk," jelasnya.

Selanjutnya Pemda Kuansing janji Bupati, akan terus berupaya untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengucualian (WTP) yang telah diberikan oleh BPK RI. **Levis