Presiden FPR: Pers Harus Netral, Mau Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo-Sandi Kebebasan Pers Harus Terjaga

PELITARIAU, Pekanbaru - Forum Pemimpin Redaksi Riau (FPR) mengambil sikap sesuai dengan tuntutan kode etik dan etika pers menghadapi Pilpres 2019, yakni netral dalam informasi yang dirangkum dalam berita yang mendidik rakyat.

"Siapapun Presiden dan Wapres RI nanti, mau itu Joko Widodo - Ma'ruf Amin ataupun Prabowo - Sandiaga Uno, diharapkan untuk mampu menjaga kebebasan pers dalam berdemokrasi," kata Presiden FPR, Fazar Muhardi di Pekanbaru Kamis (16/8/2018).

Dia menjelaskan, pers jangan sampai terjebak pada politik praktis yang membuat independensi tergerus dan menyatu dalam kepentingan politik tertentu.

Dalam hal media massa sebagai bagian dari pers, banyak menyajikan informasi atau berita yang tak seimbang porsinya terhadap para kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) atau substansi berita cenderung memihak pada salah satu kandidat, maka hal ini kata dia berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang disusun Dewan Pers.

Untuk diketahui, bahwa Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik mengatakan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

"Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Kemudian akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Selanjutnya yakni berimbang berarti yang berarto semua pihak mendapat kesempatan setara," kata Fazar.

Presiden FPR juga mengharapkan pers dapat menyaring segala informasi yang diterima mengingat jelang Pilpres biasanya akan ada banyak serangan informasi bohong atau hoax yang potensial menyesatkan masyarakat.

"Pada jelang Pilpres 2019, FPR mengambil sikap netral sesuai dengan kode etik jurnalistik, menjaga independensi dan mewaspadai hoax. Siapapun yang terpilih, diharapkan dapat menjaga kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi," kata Presdien FPR. **Prc2