Pansus I DPRD Rohil Akan Sambangi Ditjen Bina Keuangan Daerah

PELITARIAU, Rohil- Panitia Khusu (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir akan sambangi Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, terkait tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) nomor 10 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Hal ini disampaikan ketua Pansus I DPRD Rohil Darwis Syam melalui Wakil Ketua Pansus I Ucok Mhuktar, Rabu (22/3/2017) di ruang Komisi B. Kata Ucok Muktar, kamis besok pansus I DPRD Rohil akan sambangi Ditjen Bina Keuangan Kemendagri di Jakarta.

Keputusan MK atas permohonan pengujian UU nomor 28 tahun 2009 pada hari selasa tangal 26 mei 2015, pada intinya hanya menyatakan penjelasan pasal 124 UU nomor 28 tahun 2009 PDRD saja yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Sesuai dasar hukum UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi  (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 154), tambahan lembangan negara republik indonesia nomor 3881.

UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587), sebagai telah diubah beberapa kali , terakhir dengan uu nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran negara republik indonesia nomor 5679).

UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 130, tambahan lembaran negara republik indonesia 3685).

Peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang penyelengaraan telekomunikasi (Lebaran negara republik indonesia tahun 2000nomor 107).

Kata Wakil Ketua Pansus I DPRD Rohil Ucok Muktar, ranperda ini sudah pernah dibahas pada pada pansus I tahun 2016 dan sudah melakukan beberapa kunjungan kerja diantaranya Dinas Perhubungan Kota Batam, dan sudah melakukan hearing dengan SKPD terkait.

Lanjut Ucok Muktar lagi, dalam pembahasan terahir disepakati rumusan dalam penentuan nilai biaya yang di tetapkan persatu Menara dengan zona yang sudah ditetapkan. Setelah disepakati rumusan pansus I diketuai oleh bapak Darwis Syam meminta rumusan terahir dan revisi oleh dinas perhubungan kabupaten rokan hilir dan untuk dilakukan hearing dengan asosial provider dan Kemendagri di jakarta.

"Dinas perhubungan kabupaten rokan hilir yang dikoordinasi oleh sekretaris dinas perhubungan konsultasi beliau dengan dinas yang sama pada kabupaten/kota yang lain perlu ada tambahan.Sampai saat ini hasil revisi yang dijanjikan disampaikan kepada pansus melalui tim ahli belum diterima,"sebutnya.

Akui politisi partai Gerindra ini, terkait dengan perubahan SOTK kabuapten/kota yang dahulunya dinas perhubungan yang membawahi retribusi menara telkomunkasi. Sementara sekarang retribusi menara telekomunikasi dalam cakupan di Setda bagian Insfrastruktur.

"Adapun kabupaten/kota yang sudah menyelelesaikan dan mengundangkan peraturan daerah tentang retribusi Menara telekomunikasi, yakni kabupaten Karang Asem Provinsi Bali, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.***Jr