Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Wapres: Kinerja Legislasi DPR Dinilai Jeblok
PELITARIAU, Jakarta - Wakil Presiden (wapres) Jusuf Kalla (JK) memiliki penilaian sendiri terkait rendahnya jumlah undang-undang yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurut JK, tugas legislasi tersebut terbengkalai karena para legislator lebih berat melakukan fungsi pengawasan. Alhasil, porsi pembahasan untuk undang-undang berkurang. "Budget jalan, sudah selesai. Pengawasan kadang-kadang berlebihan yah. Akhirnya pengaturan undang-undang itu turun," kata JK di kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu, 23 Desember 2015.
DPR dalam tugasnya memiliki tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran atau budgeting dan fungsi pengawasan. Satu tahun lebih sudah DPR periode tahun 2015-2019 bekerja, namun legislasi yang berhasil disahkan hanya hitungan jari. Bahkan sebagian dari produk undang-undang itu adalah perubahan dari peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Pemerintah sendiri diakui JK memang memiliki peran dalam legislasi, antara lain dalam penyerahan naskah akademik khususnya untuk undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah. Oleh karena itu tahun depan pemerintah akan lebih baik dalam hal andil pembahasan legislasi.
Menurut data Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), DPR hanya menyelesaikan 12 produk undang-undang yang sebagian besar berasal dari perppu dan ratifikasi perjanjian kerja sama. Lagipula, dari angka tersebut terdapat 10 undang-undang bukan berasal dari 39 rancangan undang-undang yang masuk daftar prioritas legislasi nasional (prolegnas).
Masalah legislasi tak hanya didapati pada DPR periode ini. Parlemen periode 2009-2014 juga kerap mendapat sorotan terkait rendahnya kinerja dalam bidang legislasi. Selain soal minimnya kuantitas jumlah undang-undang yang dihasilkan, DPR lalu juga dikritik karena banyak UU yang digugat masyarakat Mahkamah Konstitusi.(viva)
TMR Asal Inhu Daftar Calon Gubernur Riau di PDI-Perjuangan dan PKB
PELITARIAU, Pekanbaru - Takoh Masyarakat Riau (TMR) asal Kabupaten Indragiri Hul.
Baru Satu Calon Bupati Inhu Serahkan Berkas Formulir ke PDI-Perjuangan
PELITARIAU, Inhu - Dari empat orang yang disebut sebut Bakal calon Bupati Kabupa.
Pilkada 2024, Yopi Arianto Daftar Calon Gubernur Riau ke Partai NasDem
PELITARIAU, Pekanbaru - Yopi Arianto mendaftarkan diri sebagai bakal calon Guber.
Jika Elda Suhanura Didukung Partai Demokrat di Pilkada Inhu 2024, Kowalisi Terbentuk
PELITARIAU, Inhu - Elda Suhanura SH MH yang santer mendapatkan dukungan dari par.
PAN Buka Penjaringan Calon Bupati Inhu, Ini Jadwalnya
PELITARIAU, Inhu - Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi membuka penjaringan.
Ada Nama Irjen Pol (Purn) Wahyu Adi dan Hendrizal Dapat Vote Tertinggi PollingKitaCom
PELITARIAU, Inhu - Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, m.