Pilihan
Kejari Inhu Rilis Capaian Kinerja 2025, Ungkap Sejumlah Perkara Strategis
Dibaca : 1099 Kali
PT Inecda Bangun Jalan 6 KM, Wujud Komitmen Pada Masyarakat dan Pemda
Dibaca : 2740 Kali
Pansus DPRD Riau Kunjungi Rohul, Bahas Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
Dibaca : 5293 Kali
Sidang Gugatan PMH PT SBP Dihantui Ketidakhadiran Kades dan Turut Tergugat
Dibaca : 2429 Kali
Diskominfo Riau Program "Diseminasi" Wilayah Perbatasan Sinaboi
Kepala UPT Media Center Diskominfo Riau, Mastar Mahad menyampaikan kata smabutan dalam acara, optimalisasi "Diseminasi" informasi dalam meminimalisir kesenjangan informasi diwilayah perbatasan
PELITARIAU,ROHIL- Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Riau menilai pentingnya penyebarluasan "Diseminasi" informasi kepada masyarakat khususnya diwilayah perbatasan. Diseminasi informasi bertujuan membantu masyarakat, khususunya di wilayah terluar RI mendapatkan informasi.
Demikian disampaikan Kepala UPT Media Center Diskominfo Riau, Mastar Mahad, saat membuka acara optimalisasi "Diseminasi" informasi dalam meminimalisir kesenjangan informasi diwilayah perbatasan, di aula Kantor Camat Sinaboi, Selasa (22/12/2015) kemaren.
Hadir narasumber, Direktur Informasi Publik Ditjen Informasi Komunikasi Publik Kemenekominfo, Tulus Subarjono, Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau, diwakili Kasi Pencegahan BNN Riau, Dina Fitriana Lubis, Kepala BPP Rohil diwakili Kabid Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, Basri, Perwakilan Dishubkominfo Rohil Mudariyanto.
Mastar menambahkan bahwa kesenjangan informasi dan adanya luberan informasi dari Negara tetangga di wilayah perbatasan harus segera diantisipasi.
“Kesenjangan informasi berimplikasi pada melemahnya semangat nasionalisme masyarakat daerah perbatasan. Masyarakat di daerah perbatasan begitu mudahnya mengakses berbagai jenis siaran dari negara-negara tetangga," katanya,
Menurutnya, jika tidak ditangani dengan baik akan menciptakan kesenjangan informasi yang berimplikasi pada melemahnya semangat nasionalisme masyarakat daerah perbatasan.
Pada kesempatan itu, Tulus Subarjono, menambahkan wilayah perbatasan menjadi wilayah terdepan saat ini. Dalam memperkuat perbatasan masyarakat diminta menjadi stake holder atau subjek bukan objek.
Oleh karena itu, masyarakat butuh mendapatkan akses informasi keterbukaan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Untuk mendapatkan aksea informasi pemerintah pusat beralternatif membangun media center diwilayah perbatasan.
"Selama ini media center hanya ada di propinsi, kedepan akan dibangun diperbatasan, jadi masyarakat bisa menyalurkan informasi penting untuk menjaga pertahanan negara,"ungkapnya.
Senada diutarakan Basri, bahwa peran pemerintah daerah Rokan Hilir dalam mengawal wilayah perbatasan dengan membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD).
Di Kabupaten Rohil, lanjutnya, khususnya di Kecamatan Sinaboi berbatasan dengan Kota Dumai sering menjadi perdebatan bahkan konflik. Uniknya sengketa tapal batas ini memcuat setelah 10 tahun.
Perlu diketahui BPPD Rohil, katanya, mengelola beberapa wilayah lokasi prioritas (lokpri) seperti, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Bangko. BPPD juga mendapat lokpri tambahan yakni Pekaitan dan Kububabussalam.
Menurutnya, permasalahan yang sering muncul di Lokpri yakni, Ilegal fiahing, peredaran narkoba, peredaran senjata ilegal, kurang ketersediaan sarana air bersih dan lainya.
Kemudian, Dina Fitriana menambahkan persoalan narkoba menjadi permasalahan internasional.
Pemerintah pusat pun sudah menyatakan indonesia darurat narkoba.
Kabupaten Rohil, katanya, masuk dalam zona rawan kuning dan bisa menjadi rawan merah jika tidak dijaga. Perlu diketahui jumlah pecandu narkoba di Propinsi Riau tercatat 105 juta jiwa. Oleh karena itu
Riau mendapat rangking 7 seluruh Indonesia dan Bagansiapiapi urutan ke-12 jumlah kasus pecandu narkoba.
Wilayah perbatasan, jelas Dina, banyak memiliki jalur laut yang merupakan pintu para bandar narkoba, pelabuhan tikus, jalur perbatasan darat yang berbatasan dengan negara tetangga sering dijadikan modus peredaran narkoba.
Pemerintah pusat sendiri memiliki visi dan misi pencegahan, pemberantasan dan peredaran berat narkoba atau P4GN
Visi n misi pemerintah pusat
P4GN pencegahan pemberantasan penyalahagunaan dan peredaran berat narkoba. Namun dalam pencegahannya BNN lebih fokus kepada pelajar dan mahasiswa,"Dari data 40 persen pengguna narkoba cendrung remaja," paparnya***Jr
BERITA LAINNYA +INDEKS
Polresta Pekanbaru Raih Sejumlah Prestasi di Hari Bhayangkara ke-80, Manajemen Media Terbaik Tingkat Nasional Jadi Sorotan
PELITARIAU, PEKANBARU – Polresta Pekanbaru kembali menorehkan prestasi membang.
Datuk Seri Afrizal Cik Terima Penghargaan Dari Kapolres Kepulauan Meranti
PELITARIAU,Meranti - Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (.
Bupati Asmar Sampaikan Tiga Ranperda, DPRD Meranti Usulkan Empat Regulasi Strategis Untuk Perkuat Tata Kelola Daerah
PELITARIAU,Meranti - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD Kabupat.
DPRD Kepulauan Meranti Buka Paripurna ke-5 Dan 3 Ranperda Usulan Pemda dan 4 Inisiatif Dewan Disampaikan
PELITARIAU,Meranti - DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna .
Warga Suku Asli Nerlang Terima KTP-el dan Akta Perkawinan Lewat Layanan Jemput Bola
PELITARIAU,Meranti - Warga suku asli di Dusun II Nerlang, Desa Sungai Tohor Bara.
Polres Kepulauan Meranti Peringati Hari Bhayangkara ke-80 Dengan Upacara Khidmat dan Penuh Makna
PELITARIAU,Meranti - Polres Kepulauan Meranti menggelar Upacara Peringatan Hari .








