Pilihan
Kejari Inhu Rilis Capaian Kinerja 2025, Ungkap Sejumlah Perkara Strategis
PT Inecda Bangun Jalan 6 KM, Wujud Komitmen Pada Masyarakat dan Pemda
Pansus DPRD Riau Kunjungi Rohul, Bahas Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan
Sidang Gugatan PMH PT SBP Dihantui Ketidakhadiran Kades dan Turut Tergugat
Salahkan BI Saat Rupiah Lemah Dinilai seperti "Buruk Rupa Cermin Dibelah"
PELITARIAU, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta berbagai pihak tak perlu menyalahkan Bank Indonesia atas keterpurukan rupiah. Menurut dia, pelemahan rupiah juga adalah tanggung jawab Presiden Joko Widodo.
"Itu (menyalahkan BI) sama saja seperti 'buruk muka, cermin dibelah'. Karena anjloknya rupiah lebih kepada faktor lemahnya pemerintahan dan ketidakmampuan serta tidak solidnya kabinet kerja," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2015).
Bambang khawatir kalau krisis ekonomi ini tidak lekas diatasi akan berubah jadi krisis kepercayaan dan krisis politik yang bisa membahayakan pemerintahan Jokowi-JK. Bambang mencontohkan gaya politik bagi-bagi jabatan direksi atau komisaris BUMN kepada para pedukung pilpres dan orang-orang kritis pada posisi strategis, namun tidak tepat, yang dilakukan Presiden Jokowi .
Menurut dia, hal ini bisa menumpulkan pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. "Tanpa disadari cara bagi-bagi jabatan itu akan merugikan pemerintah sendiri, karena krisis ekonomi akan makin bertambah parah karena BUMN yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dipimpin oleh orang yang tidak tepat," ucap Anggota Komisi III DPR ini.
Belum lagi, lanjut dia, disharmoni anggota kabinetnya seperti dibiarkan hingga membuat investor takut. Disharmoni di kabinet membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah yang bisa memperburuk keadaan sebelum akhirnya berpotensi membuat pemerintahan ini tumbang sendiri.
"Depresiasi rupiah yang berkelanjutan saat ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakpastian global, tetapi penyebab utamanya justru bersumber dari istana khususnya disharmoni di tubuh Kabinet Kerja. Ketelanjangan disharmoni di Kabinet Kerja menurunkan tingkat kepercayaan pelaku bisnis dan pasar uang kepada pemerintah," ujarnya.
Untuk membalikan persepsi negatif itu, Bambang pun menyarankan agar Presiden dan Kabinet Kerja pun harus satu suara, satu sikap dan seragam dalam data. Jangan lagi ada menteri yang bicara menurut versi dan data yang berbeda.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P Olly Dondokambey menolak jika Presiden Joko Widodo disalahkan atas terus melemahnya rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Dia menilai, Bank Indonesia-lah yang paling bertanggung jawab atas melemahnya nilai tukar rupiah. (Baca: Rupiah Tembus Rp 14.800 Per Dollar AS, PDI-P Bela Jokowi dan Salahkan BI)
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua bidang Perekonomian DPP PDI-P Hendrawan Supratikno. Hendrawan menilai Jokowi sebagai Presiden hanya mengurus kebijakan fiskal. Adapun urusan kurs dan moneter adalah tanggung jawab BI. (Bacaa: PDI-P: Pelemahan Rupiah Bukan Urusan Pak Jokowi (kompas)
GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia
PELITARIAU, JAKARTA — Perubahan paradigma pembangunan Indonesia di era pemerin.
Program JKN Terus Berkembang, BPJS Kesehatan Perkuat Layanan dan Tata Kelola
PELITARIAU, Jakarta - Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam mem.
Presiden Prabowo Beri Nugraha Sakanti kepada Polda Riau, Kapolda: Penghargaan Ini Milik Seluruh Personel
PELITARIAU, Bogor - Polda Riau menjadi salah satu dari 12 satuan ker.
Ketua JMSI Inhu Hotli Maruli Sirait Dinobatkan sebagai Tokoh Bisnis dan Advokasi Terbaik Daerah
PELITARIAU, Pekanbaru – Dedikasi dan konsistensi Ketua Jaringan Media Siber In.
Menko PMK:Tekankan Peran Keluarga Sebagai Benteng Perlindungan Anak
PELITARIAU, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebuday.
Gubernur Khofifah Terima Pengurus JMSI Jatim di Kantornya
PELITARIAU, Surabaya - Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima pengurus.








