DPRD Gelar Paripurna Pandangan Fraksi Terhadap LPP APBD 2014

PELITARIAU, Bagansiapiapi- Rapat Paripurna dalam rangka Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Pemerintah Rokan Hilir tahun Tahun Anggaran 2014. Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Rokan Hilir Nasrudin Hasan dihadiri oleh para Wakil Ketua,para Anggota DPRD, Bupati Rokan Hilir H Suyatno, Plt Sekda H Surya Arfan unsur Muspida dan para Pimpinan Lembaga Vertikal  serta semua Kepala Dinas, Kantor, Badan di Lingkungan Pemerintah Rokan Hilir bertempat di Aula DPRD Rohil, Selasa (01/09).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang bahwa Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan paling lambat 6(enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimaksud disampaikan pasca audit BPK karena Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2014 yang telah disampaikan oleh Bupati Rohil

Delapan Fraksi di DPRD Rokan Hilir menyampaikan pandangannya bahwa pencapaian penyerapan anggaran yang masih belum maksimal pada tahun 2014 mengakibatkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang cukup besar, hal ini merupakan salah satu bentuk kelemahan kinerja oleh Pemerintah Rokan Hilir.Unit Kerja Pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memaksimalkan program kinerjanya dengan baik.

Fraksi Gerindra, menyampaikan bahwa terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2014 masih terjadi lagi tingkat  penyerapan anggaran yang belum maksimal baik secara keseluruhan maupun penyerapan pada masing-masing OPD. Alasan yang dikemukakan selalu sama dari tahun ke tahun yaitu adanya kegagalan proses pelelangan, terjadinya penumpukan pekerjaan pada triwulan terakhir sehingga banyak kegiatan fisik di lapangan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

Sebagian besar fraksi-fraksi di DPRD Rohil dengan besarnya SILPA sebagai akibat dari tidak terealisasinya kegiatan disebabkan oleh perencanaan dan waktu pengadaan barang/jasa yang kurang memperhitungkan terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan, jelas ini merupakan kelalaian yang tidak boleh terulang kembali karena Pemerintah menggali sumber anggaran dari rakyat dan dampak dari semua ini rakyat yang dirugikan.

Sementara itu dari Fraksi KSN menyoroti tentang kontrak Qori pada pelaksanaan MTQ,dan Fraksi ini mengusulkan agar didirikan perguruan tinggi Islam di Rohil. Sementara terkait pendidikan hampir semua fraksi menyoroti terkait pembayaran upah guru honor yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah.Sebagian besar fraksi di DPRD Rohil mengusulkan agar pembayaran honorer guru honor dibayarkan setiap 3 bulan sekali.

Fraksi menyebutkan bahwa khusus di daerah pesisir masih banyak tinggal para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari menangkap ikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, namun sangat menyangkan di instansi terkait tidak bisa berbuat banyak karena kecilnya anggaran yang diberikan. Begitu juga halnya dengan OPD yang lain sehingga PAD Rohil tahun 2014 tidak mencapai target, bila dibandingkan dengan pencapaian tahun anggaran 2013.***Adv/Humas/Zai