Plt Gubernur Riau Tegaskan Polda Tak Pernah Minta Dana Baznas, Jembatan Presisi Dibangun Skema Kolaboratif

PELITARIAU, Pekanbaru  - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi yang diinisiasi Polda Riau sejak awal tidak pernah bergantung pada bantuan anggaran dari pemerintah daerah maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa inisiatif pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari gerakan kolaboratif yang digagas Polda Riau untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah yang masih terbatas akses infrastrukturnya.

“Sejak awal, Polda Riau tidak pernah meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Riau maupun Baznas terkait pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi. Ini murni gerakan kolaboratif yang dibangun atas semangat gotong royong,” ujar SF Hariyanto, Jumat (20/03/2026).

Ia menilai, pendekatan yang dilakukan Polda Riau justru menjadi contoh baik dalam membangun infrastruktur berbasis kolaborasi lintas sektor, tanpa membebani anggaran pemerintah maupun dana sosial masyarakat.

“Yang dibangun adalah semangat kebersamaan. Ada kontribusi dari dunia usaha melalui CSR, ada partisipasi masyarakat, dan ini menjadi model pembangunan yang sangat positif,” lanjutnya.

Lebih jauh, pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi juga merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional yang berangkat dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri kepada seluruh jajaran Polda di Indonesia, termasuk Polda Riau, untuk bergerak aktif mengeksekusi pembangunan infrastruktur sederhana yang mampu membuka akses wilayah, meningkatkan konektivitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Polda Riau hadir tidak hanya sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari solusi dalam mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di daerah-daerah yang masih membutuhkan sentuhan infrastruktur dasar.

Sementara itu, Polda Riau mengapresiasi niat baik dan kepedulian Baznas Provinsi Riau yang sempat berencana ikut berkontribusi dalam pembangunan jembatan tersebut.

Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena) Polda Riau Kombes Pol Daniel Muharam menegaskan bahwa semangat kolaborasi tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian sosial dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

“Pada prinsipnya, kami sangat mengapresiasi niat baik Baznas Riau. Ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masyarakat masih sangat kuat,” ujar Daniel.

Namun demikian, Daniel menjelaskan bahwa Polda Riau saat ini telah memiliki skema pembiayaan yang cukup dan berkelanjutan untuk pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi.

“Pembangunan jembatan ini sejak awal kami dorong melalui pendekatan pentahelix, melibatkan pemerintah, dunia usaha melalui CSR, akademisi, masyarakat, serta media. Alhamdulillah, kebutuhan pembiayaan dapat terpenuhi,” jelasnya.

Ia menambahkan, sebagian besar pembangunan jembatan didukung oleh CSR perusahaan serta partisipasi masyarakat dalam semangat gotong royong.

Seiring dengan dinamika yang berkembang, Baznas Provinsi Riau secara resmi memutuskan untuk membatalkan rencana kontribusi bantuan sebesar Rp.3 miliar dalam pembangunan tersebut.

Ketua Baznas Provinsi Riau Masriadi Hasan menyampaikan bahwa keputusan itu diambil sebagai bentuk evaluasi atas situasi dan respons publik yang muncul.

“Melihat dinamika yang berkembang saat ini, Baznas mengevaluasi kembali keikutsertaan dalam program ini,” ujar Masriadi.

Ia menegaskan bahwa sejak awal keterlibatan Baznas didasari oleh niat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Program ini kami pandang memiliki manfaat besar bagi masyarakat,” jelasnya.

Masriadi juga menegaskan bahwa dana yang direncanakan berasal dari infak masyarakat yang penggunaannya bersifat fleksibel untuk kepentingan umum.

“Kami sangat memahami dan menghormati keputusan Polda Riau. Prinsip kami di Baznas adalah memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun, baik zakat, infak, maupun sedekah, disalurkan secara tepat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Masriadi.

Namun demikian, Baznas memilih untuk tidak melanjutkan kontribusi tersebut demi menjaga kepercayaan publik.

“Kami tidak ingin merusak kepercayaan masyarakat. Dalam kaidah yang kami pegang, menghindari mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat,” tegasnya.**Prc6