Kalapas Pekanbaru Hadiri Sidang Pleno Laporan Tahunan 2025 Pengadilan Tinggi Riau

PELITARIAU, PEKANBARU – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru, Yuniarto, menghadiri secara langsung Sidang Pleno Laporan Tahunan 2025 Pengadilan Tinggi Riau yang digelar pada Kamis (12/2/2026). Bertempat di Ruang Sidang Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., kehadiran Kalapas menjadi simbol kuatnya sinergi positif antarinstansi penegak hukum di wilayah Riau.

Acara tahunan ini merupakan panggung refleksi bagi dunia peradilan di Bumi Lancang Kuning. Mengusung tema besar “Pengadilan Berintegritas, Kinerja Berkualitas”, kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.

Dalam laporan kinerjanya, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi memaparkan transformasi digital yang masif sepanjang tahun 2025. Optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan transparansi informasi publik menjadi sorotan utama guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kehadiran jajaran Pemasyarakatan, yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Riau (Ditjenpas), Maizar, serta didampingi Kalapas Pekanbaru, menunjukkan bahwa koordinasi antara pengadilan dan pemasyarakatan berada dalam jalur yang harmonis.

Ditemui usai kegiatan, Kalapas Pekanbaru, Yuniarto, mengapresiasi capaian Pengadilan Tinggi Riau dan menegaskan bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana sangat bergantung pada kolaborasi antarlembaga.

"Kehadiran kami di sini adalah wujud dukungan penuh terhadap terciptanya sistem peradilan yang terintegrasi di Riau. Sinergi antara Lapas dan Pengadilan tidak boleh putus, karena setelah putusan hakim inkrah, proses pembinaan di Lapas adalah kelanjutannya. Dengan koordinasi yang solid seperti ini, kita bersama-sama mewujudkan kepastian hukum yang transparan dan berkeadilan bagi masyarakat," ujar Yuniarto.

Agenda penting ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para pemangku kepentingan di Provinsi Riau. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto serta Unsur Forkopimda Riau, Kepolisian Daerah Riau, Kejaksaan, serta Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Riau.

Sinergi yang ditunjukkan oleh para pimpinan lembaga penegak hukum ini diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, mempercepat proses administrasi peradilan, dan menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban di wilayah hukum Provinsi Riau.**Prc6