Pemkab Meranti Pertajam Arah Pembangunan Lewat Musrenbang RKPD 2027

PELITARIAU, Meranti - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mempertajam arah pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027.

Kegiatan yang digelar serentak di 9 kecamatan di Meranti itu, tak sekadar agenda rutin tahunan, tapi terselip pesan tegas bahwa pembangunan tak boleh lagi berjalan biasa-biasa saja di tengah angka kemiskinan yang masih menyentuh 20,51 persen.

Bupati Kepulauan Meranti, melalui Sekretaris Daerah Sudandri Jauzah saat membuka Musrenbang RKPD 2027 yang dirangkaikan dengan Rembuk Stunting Kecamatan di Aula Kantor Camat Tebingtinggi, Kamis (12/2/2026), menekankan pentingnya perubahan pendekatan pembangunan.

Dengan mengusung tema Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi, Pemkab Meranti ingin memastikan arah kebijakan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan.

“Ditegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin pemerataan, keberlanjutan serta ketahanan sosial dan lingkungan,” ujar Sudandri.

Angka kemiskinan 20,51 persen pada 2025 menjadi alarm keras bagi daerah kepulauan ini. Tantangan geografis, keterbatasan akses, hingga persoalan pemerataan layanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah besar. Karena itu, Sudandri menyebut diperlukan kebijakan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Tak hanya kemiskinan, kualitas sumber daya manusia juga menjadi sorotan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kepulauan Meranti tercatat 18 persen. Meski lebih rendah dari angka kemiskinan, persoalan ini dinilai krusial karena menyangkut masa depan generasi daerah.

“Pelaksanaan rembuk stunting ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas program, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga peran aktif masyarakat,” katanya.

Musrenbang kali ini juga diarahkan agar lebih tajam dalam menyusun usulan program, terutama infrastruktur dasar yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Pemkab ingin memastikan setiap rupiah anggaran berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup.

Selain itu, penguatan potensi lokal di wilayah perdesaan didorong sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Strategi ini dinilai penting untuk membangun daya saing daerah tanpa mengabaikan karakter kepulauan yang dimiliki Meranti.

Kepala Bappedalitbang Kepulauan Meranti, Abu Hanifah, menegaskan bahwa Musrenbang dan Rembuk Stunting bukan sekadar formalitas, melainkan forum partisipatif untuk menghimpun masukan konkret dari para pemangku kepentingan.

“Keluaran yang diharapkan adalah terhimpunnya saran, masukan dan usulan pembangunan tingkat kecamatan yang akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan daerah, khususnya RKPD Kepulauan Meranti tahun 2027,” ujarnya.

Forum ini turut dihadiri secara virtual oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali dan Anggota Komisi II DPRD Fauzi. **