Pemkab Meranti Audiensi ke Kementerian PKP, Perjuangkan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat

PELITARIAU, Jakarta - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, beserta jajaran melakukan audiensi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia di Jakarta pada Rabu, (11/2/2026).

Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka memperjuangkan bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat Kepulauan Meranti.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti diterima langsung oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Dr. Anggoro Putro ST, MSc, didampingi Kasubdit Wilayah I, Direktorat Bangkim, Ketua Tim Pulau Sumatera dan Ketua Tim Pulau Kalimantan.

Dikatakan Wabup Muzamil, audiensi ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai program yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya terkait penanganan RTLH.

Menurutnya, jumlah RTLH di Kabupaten Kepulauan Meranti masih cukup banyak dan perlu penanganan berkelanjutan agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang aman, nyaman, dan layak huni. Ia juga menegaskan bahwa upaya mengubah RTLH menjadi rumah layak huni membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, terutama dukungan dari Pemerintah Pusat.

“Untuk menjadikan rumah layak huni tentu perlu perjuangan bersama. Sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan agar kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dapat meningkat. Semoga ke depan jumlah bantuannya bisa terus bertambah,” harap Wakil Bupati.

Lebih lanjut Muzamil memaparkan, untuk tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di aplikasi SIBARU sebanyak 3.615 unit. Usulan tersebut telah terverifikasi sebanyak 1.941 unit dan yang belum lolos verifikasi sebanyak 1.674 unit.

Terhadap usulan tersebut, ia menyoroti nilai bantuan yang dianggarkan sebesar 20 juta rupiah per unit, yang dinilai sudah tidak relevan dengan harga satuan upah dan bahan di Kepulauan Meranti.

“Kami ingin menyampaikan bahwa saat ini anggaran 20 juta rupiah untuk satu unit RTLH itu sudah tidak memadai, karena sebagai daerah kepulauan dan terluar, cost of distance dan cost of logistics cukup tinggi di tempat kami. Harapannya angka ini bisa ditingkatkan sesuai kondisi di wilayah kami,” ungkap Wabup Muzamil.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, Agustiono, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan pembangunan lima ribu Rumah Layak Huni (RLH) dalam lima tahun ke depan.

Ia menyebut, untuk 2026 ini pemerintah daerah telah memprogramkan 100 unit Rumah Layak Huni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga menyoroti tentang rumah yang pernah dibantu pada program BSPS sebelumnya masih belum layak huni, namun tidak bisa diusulkan kembali karena terbentur dengan aturan Peraturan Menteri PKP Nomor 10 Tahun 2025.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Dr. Anggoro Putro, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan Wakil Bupati Kepulauan Meranti beserta jajaran. Ia menegaskan kesiapan Kementerian PKP untuk berkolaborasi dengan Pemkab Kepulauan Meranti dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Kami siap berkolaborasi dan mendukung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman,” ujarnya. **