Wabup Muzamil Minta Dukungan Kementerian PUPR Bangun Kembali Jembatan di Meranti

PELITARIAU, Jakarta -  Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, memimpin audiensi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI di Jakarta, Rabu (11/02/2026), di Ruang Rapat Pusat Fasilitasi Infrastrutur Daerah Kementerian PUPR RI, di Jakarta.

Ditempat itu Wakil Bupati Kepulauan Meranti memaparkan dan mengusulkan sejumlah pembangunan infrastruktur dasar dan mendesak untuk segera ditangani.

Mengawali penyampaiannya, Wakil Bupati Muzamil meminta dukungan Kementerian PUPR untuk membangun kembali dua jembatan yang roboh, yaitu Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat, dan Jembatan Perawang di Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Ia menuturkan, rencana pembangunan dan rehabilitasi kedua jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi itu terancam tidak dapat dilaksanakan. Kondisi ini bergantung pada kebijakan pemerintah provinsi ditengah keterbatasan anggaran seperti saat ini.

“Kedua jembatan ini merupakan aksesibilitas paling vital dan mendesak untuk ditangani karena sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat. Kami mohon petunjuk ke Kementerian PUPR bagaimana supaya jembatan ini segera dibangun kembali,” ungkapnya.

Wabup Muzamil juga mengusulkan preservasi jalan trans meranti di kecamatan perbatasan sebanyak 7 ruas jalan dengan panjang total 105,2 kilometer. Disamping itu, terdapat juga usulan pembangunan pengaman pantai untuk menanggulangi abrasi, pembangunan embung sebagai penyediaan air bersih, sanitasi masyarakat, hingga sarana prasarana pendukung infrastruktur lainnya.

“Sebagai kepala daerah, saat ini yang menjadi fokus kami adalah bagaimana mensukseskan Asta Cita Bapak Presiden, sesuai arahan langsung dari Presidan Prabowo Subianto di Sentul saat Rakornas dengan Kepala Daerah beberapa waktu lalu. Hal ini menjadi konsen utama dan ini di monitor setiap hari oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.

Muzamil menambahkan, lokus asta cita adalah daerah. Sehingga daerah harus didukung dengan konektivitas dan infrastruktur pendukung yang cukup agar seluruh program itu bisa terlaksana dengan baik.

“Pak Presiden sudah kasih MBG, sudah kasih Sekolah Rakyat, rumah layak huni, koperasi desa merah putih dan program prioritas lainnya. Tentunya kelancaran program ini harus kita dukung bersama salah satunya dengan menyediakan infrastruktur yang layak,” ujar Wabup Muzamil.

Kepala Pusat Fasilitasi Infrastrutur Daerah (PFID) Kementerian PUPR, Krisno Yuwono, ST MT, memastikan bahwa persoalan instastruktur di Kepulauan Meranti menjadi konsen di Kementerian PUPR.

Krisno mengungkapkan, pihaknya telah merespons beberapa persoalan di Kepulauan Meranti melalui sejumlah kegiatan. Namun, usulan dari pemerintah daerah tetap menjadi catatan untuk ditindaklanjuti.

“Kami mengapresiasi langkah Pak Wakil Bupati telah berkoordinasi ke Kementerian PUPR. Beberapa persoalan yang di Meranti tentunya sudah kami petakan dan diprogramkan, namun sebagian dari usulan itu terpaksa ditunda karena di Kementerian PUPR juga terjadi efisiensi anggaran. Kedepan kami beserta jajaran berharap sinergitas ini tetap terjalin agar usulan-usulan ini bisa terakomodir tentunya dengan harapan Asta cita Pak Presiden dapat diwujudkan bersama,” harapnya.

Hadir mendampingi Wabup Muzamil, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Irmansyah, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan & Pembangunan, Randolph W. Hutauruk, Kepala Dinas PUPR, Rahmat Kurnia, serta Kepala Bappedalitbang, Dr. Abu Hanifah.**