Abdul Wahid Kembali Dilantik Sebagai Ketua PKB Riau Meski Berstatus Tahanan KPK, Ada Sinyal Akan Bebas?

PELITARIAU, Com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, resmi melantik jajaran pengurus DPW PKB se-Indonesia, Selasa (3/2/2026). Dan salah satu yang dilantik adalah Ketua DPW PKB Riau periode 2026-2031 yang tetap dijabat oleh Abdul Wahid, yang saat ini tengah mendekam di sel tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam Surat Keputusan yang dibacakan Sekretaris Jenderal DPP PKB, Muhammad Hasanuddin Wahid dan disiarkan melalui kanal YouTube, struktur inti partai ini di Bumi Lancang Kuning tidak mengalami perubahan posisi puncak.

Jabatan Ketua Dewan Syuro diisi oleh Abdurrahman dengan Sekretaris Suprianto S. Sementara pada jajaran Dewan Tanfidz, posisi Ketua tetap diamanahkan kepada Abdul Wahid, didampingi Sekretaris Ade Agus Hartanto dan Bendahara Hendri.

Ketidakhadiran fisik Abdul Wahid dalam pelantikan tersebut digantikan oleh kehadiran Ade Agus Hartanto. Keputusan partai mempertahankan pemimpin yang sedang terjerat kasus hukum ini menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Muncul anggapan bahwa partai berlambang bola dunia ini sangat yakin kadernya tersebut akan lolos dari jerat hukum alias akan bebas.

Seperti diketahui, Abdul Wahid merupakan Gubernur Riau nonaktif yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 4 November 2025 lewat rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT). Selain dia, KPK juga menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Riau, M Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M Nursalam. Meski telah ditahan lebih dari 90 hari, berkas perkara ketiganya belum juga dilimpahkan ke meja hijau.

Penyidikan kasus ini merembet luas ke sejumlah pejabat teras lainnya. KPK tercatat telah menggeledah kediaman Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, hingga rumah Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto. Dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan tumpukan uang dan dokumen penting yang diduga kuat berkaitan dengan aliran proyek serta suap.

Menanggapi lambatnya proses hukum ini, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, tidak memberikan rincian teknis lebih lanjut. "Jika ada perkembangan informasi akan kami update," tuturnya singkat.**