Pemkab Rohil Kontrak 40 Tenaga Akunting

PELITARIAU, Bagansiapiapi- Bupati Rohil H Suyatno menyebutkan Pemkab tak Ingin kecolongan terhadap laporan kinerja dan keuangan, sehingga perlu diambil langkah dengan melakukan perekrutan tenaga akunting.

"Pemkab Rokan Hilir kontrak 40 tenaga akunting. Tenaga ini kerja sama dari Badan Pengkajian Pengembangan Akuntansi Keuangan (BP2AK) Universitas Riau dengan Pemkab Rokan Hilir," kata Bupati Rohil H Suyatno, belum lama ini di Bagansiapiapi.

Lanjutnya, 40 tenaga akunting tersebut diserahkan BP2AK Universitas Riau kepada Pemkab Rohil, Rabu (1/4) di aula lantai 4 Kantor Bupati.

Bupati Suyatno menjelaskan, dari banyak yang melamar, hanya 40 orang yang dibutuhkan dan sudah diserahterimakan dan juga menerima SK-nya.

“Karena kita tak mau lagi kecolongan, dalam artian laporan kinerja kita, laporan keuangan kita, yang setiap tahun kita laporkan itu, harus ada kemajuan-kemajuan,” katanya menyebut alasan merekrut tenaga akunting tersebut.

Menurutnya, bukan setiap tahun tidak ada kemajuan, tapi untuk lebih baik lagi laporan kinerja dan keuangannya. “Makanya tenaga akunting ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah,” katanya.

Makanya, tenaga akunting yang direkrut saat ini diberi fasilitas tempat tinggal yang cukup baik, untuk laki-laki maupun perempuan.

“Kita tempatkan anak-anak kita ini supaya bisa berdiskusi, berkoordinasi, kita tempatkan di satu tempat, di perumahan Batuenam, perumahan pemda, baik laki-laki, maupun perempuan, jadi mereka terpisah. Kontrak, nanti dievaluasi, sekitar Rp2,5 juta (gaji, red),” tambahnya.

Perekrutan tenaga akunting ini tidak dipungkiri Suyatno untuk persiapan Pemkab Rohil yang berkeinginan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Saya pikir kita bisa mengarah ke sana, karena WTP itu sebuah jawaban yang harus kita berikan secara pasti, apakah kita belum siap, tapi kita punya nafsu besar. Saya pikir itu harus kita pertimbangkan,” kata Suyatno.

Namun, terkendala saat ini Pemkab Rohil meraih WTP karena persoalan aset. Dia tidak menjelaskan apa persoalan aset dimaksud.

“Terutama sekali persoalan aset, aset punya dampak luar biasa terhadap pemerintah daerah yang mendapatkan predikat WTP. Ini aset merupakan prioritas pertama, ini aset untuk daerah ini, sudah dua tahun, kerja sama dengan BPKP, semuanya mengarah ke sana, makanya kita secara bertahap,” imbuhnya.*Adv/Jar