Presiden Prabowo Beri Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti kepada Hasto Kristiyanto

PELITARIAU, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi mengusulkan pemberian abolisi kepada Thomas "Tom" Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Langkah tersebut dinilai sebagai keputusan politik penting yang membawa angin segar bagi iklim nasional, sekaligus menjadi bentuk rekonsiliasi yang dinanti publik.

Pengamat politik sekaligus Direktur Informasi dan Komunikasi GREAT Institute, Khalid Zabidi, menilai kebijakan ini mencerminkan sikap kenegarawanan Presiden Prabowo. "Presiden menunjukkan komitmen kuat untuk membangun suasana Indonesia yang damai dan inklusif. Abolisi dan amnesti ini bukan sekadar penyelesaian hukum, tetapi juga jembatan untuk rekonsiliasi politik," ujar Khalid Zabidi Kamis (31/7/2025) di Jakarta.

Khalid juga memberikan apresiasi khusus kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang disebutnya memainkan peran strategis dalam mengawal kebijakan tersebut di parlemen. "Dasco benar-benar hadir sebagai representasi demokrasi dan penegakan hukum yang berpihak pada stabilitas nasional," tambahnya.

Seperti diketahui, Tom Lembong sebelumnya terlibat dalam kasus dugaan korupsi impor gula, sementara Hasto Kristiyanto dijerat kasus suap yang menyeret beberapa nama elite politik. Dengan pengampunan negara melalui mekanisme abolisi dan amnesti, keduanya kini resmi dibebaskan dari tuntutan hukum.

"Presiden Prabowo tampak fokus membangun fondasi masa depan bangsa. Keputusan ini tidak hanya menyejukkan, tapi juga mempertegas niat untuk merangkul semua pihak dalam semangat persatuan," kata Khalid.

Senada dengan Khalid, pengamat komunikasi politik dari Universitas Pancasila, Dr Anto Sudarto, menilai keputusan ini akan mendapat respons positif dari berbagai kalangan. 

"Pemberian amnesti dan abolisi ini menjadi momentum penting dalam membuka ruang dialog politik yang lebih sehat, termasuk dengan tokoh-tokoh sentral seperti Megawati Soekarnoputri dan kelompok masyarakat sipil," jelas Anto, yang juga Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Krisis Universitas Pancasila.

Langkah ini juga dinilai sebagai strategi komunikasi politik yang cerdas untuk menciptakan stabilitas menjelang pemerintahan baru yang akan segera berjalan penuh di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. **prc01