Ketua DPH LAMR Inhu Tegaskan Keabsahan Kepengurusan Tameng Adat dan Klarifikasi Isu Penangkapan Kayu

PELITARIAU, Inhu - Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Datuk Seri Ali Fahmi Aziz, menegaskan posisi legal standing kepengurusan Tameng Adat LAMR Inhu yang dipimpin oleh Nofri Arizandi Zakaria dengan gelar Panglima Pratama.

"Sesuai ketentuan peraturan organisasi LAMR, hingga pelantikan yang juga dihadiri oleh pengurus LAMR Provinsi Riau, kepengurusan Tameng Adat LAMR Inhu adalah sah dan resmi," ujar Datuk Seri Ali Fahmi Aziz dalam jumpa pers yang digelar di Balai Adat LAMR Inhu, kompleks Danau Raja Rengat, pada Rabu (15/1/2025).

Ali Fahmi menanggapi adanya pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahan kepengurusan Tameng Adat LAMR Inhu. Terkait hal tersebut Ali Fahmi menjelaskan bahwa pembentukan Tameng Adat LAMR Inhu telah sesuai dengan peraturan organisasi, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga LAMR dan otonomi organisasi.

"Jika ada yang menyebutkan kepengurusan Tameng Adat LAMR Inhu tidak pada tempatnya, perlu dipertanyakan! Karena pembentukan Tameng Adat ini jelas mengacu pada aturan yang berlaku di organisasi LAMR," tegasnya.

Ali Fahmi juga membantah tudingan bahwa Tameng Adat LAMR Inhu melakukan penangkapan terhadap masyarakat terkait isu kayu. Menurutnya, tidak ada kaitan antara Tameng Adat LAMR Inhu dengan tugas kepolisian kehutanan.

"Saya tidak pernah mengeluarkan SOP untuk menangkap para pembalak atau perambah hutan di TNBT (Taman Nasional Bukit Tigapuluh). SOP Tameng Adat adalah kewenangan Ketua Umum DPH dan berada di bawah perintah DPH," jelasnya.

Menurut Ali Fahmi, bahwa penangkapan terkait kayu dari TNBT yang dilakukan oleh Nofri Arizandi Zakaria bukan atas nama Tameng Adat LAMR Inhu, melainkan dalam kapasitasnya sebagai Kasatgas Polisi Kehutanan (Polhut) TNBT.

"Jika saat itu ada penggunaan lambang, keris, atau atribut Tameng Adat, maka baru bisa disebut tindakan tersebut dilakukan oleh Tameng Adat. Namun, dalam kasus ini, tidak ada penggunaan atribut Tameng Adat sama sekali," jelasnya.

Semantara itu, Nofri Arizandi Zakaria sendiri menegaskan bahwa penangkapan orang yang membawa kayu, baik untuk jalur maupun masjid, adalah bagian dari tugasnya sebagai Kasatgas Polhut TNBT.

"Hasil penangkapan, baik barang bukti maupun orang yang diamankan, saya serahkan kepada Kepala Balai TNBT di Pematang Reba. Saya bukan penyidik, sehingga jika ada yang dilepaskan, itu bukan kewenangan saya," ujar Nofri selaku Kasatgas Polhut TNBT.

Nofri juga mengklarifikasi terkait isu pelepasan dua unit alat berat dan tiga dari enam orang yang sempat ditangkap membawa kayu untuk sampan jalur. Menurutnya, pelepasan tersebut merupakan kewenangan penyidik, bukan dirinya.

"Saya hanya menyerahkan kayu jalur, enam orang, dan alat berat kepada Kepala Balai TNBT. Jika ada yang dilepaskan, itu di luar kewenangan saya," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Datuk Seri Ali Fahmi juga menyampaikan bahwa DPH LAMR Inhu selalu berupaya membantu masyarakat yang tersandung masalah hukum, baik mereka yang meminta bantuan secara langsung maupun tidak.

“Kami memberikan perlakuan yang sama kepada semua anak kemenakan yang mengalami masalah hukum, termasuk dalam kasus-kasus seperti pencurian sapi di Sungai Lala, penangkapan masyarakat yang membawa pasir, hingga pendampingan guru di Peranap dalam perkara pemalsuan dokumen," pungkasnya. **tIDN/yuda