Ekspor dan Impor Ilegal Sejak Lama Berlangsung di Kepulauan Meranti

PELITARIAU, Selatpanjang - Aktifitas Expor dan Impor ilegal di Kabupaten kepulauan Meranti sudah berlangsung sejak lama, Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementrian perdagangan RI mengetahui hal tersebut.

"Beberapa hari lalu saya ditelepon Bupati Meranti katanya mengenai masalah kebutuhan pokok di sana yang terus melonjak," ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Partogi Pangaribuan saat bertemu Kepala Disperindag Kepulauan Meranti dan Kepala Bagian Humas Ery Suhairi utusdan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir Senin (11/5) kemarin.

Dihadapan utusan Bupati, Dirjen Partogi mengaku sangat kenal dengan wilayah Kepulauan Meranti khususnya Selatpanjang yang banyak bergantung pada barang impor yang masuk secara ilegal.

"Saya ini lahir di Selatpanjang. Orangtua saya dulu polisi tugas di sana. Saya di sana sampai usia tujuh tahun," kenangnya.

Dalam pertemuan itu Kadisperindag Syamsuar menceritakan kondisi Meranti yang masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi di Riau.

Menurutnya, meski angka kemiskinan itu berhasil ditekan namun mulai melonjaknya harga kebutuhan pokok membuat masyarakat kesulitan.

"Kenaikan harga BBM membuat harga kebutuhan pokok melambung. Selain itu daerah kami bukan daerah pertanian padi. Kalaupun ada produksinya tidak mencukupi. Kita harapkan kebijakan impor beras yang akan dibuka juga dialokasikan buat Meranti," ungkapnya.

Menjawab hal tersebut, Dirjen Partogi menjelaskan bahwa pada dasarnya impor beras tidak dibuka bebas. Kalau pun nanti dibuka, impor itu akan dilakukan oleh Bulog.

"Nanti kita akan bantu dari beras yang diimpor Bulog itu berapa kuotanya untuk Meranti. Kan pelabuhan impor paling dekat di sana ada di Dumai, nanti lewat Dumai," ungkapnya.

Sepengetahuan Dirjen, Riau memang tidak pernah masuk daerah yang menerima beras impor yang dilakukan Bulog.

"Mungkin itu yang bisa dicarikan solusinya. Namun untuk menentukan kapan impor beras itu harus melalui sidang kabinet," jelas dia.***Zpn