Pernyataan Rawa El Amadi Tak Berdasar, Emri: Apa yang Dibohongi, Itu Angka Resmi BPS

PELITARIAU, Pekanbaru - Kepala Bappeda Litbang Provinsi Riau, Emri Juliharnis, Ph.D mengaku heran dengan pernyataan Rawa El Amadi yang menuding Pemprov Riau membohongi rakyat menyangkut angka pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan yang terjadi di daerah.

Pasalnya, angka pertumbuhan ekonomi itu dirilis secara resmi dan berkala oleh BPS Provinsi Riau.

"Bagaimana kita membohongi? Itu kan secara resmi dirilis oleh BPS. Baik soal ekonomi, kemiskinan maupun soal pengangguran. Bukan Pemprov Riau yang buat angka-angka itu," tegas Emri di Pekanbaru, pada Minggu (16/04/2023).

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Asep Riyadi, S.Si, MM.

Ia bahkan siap memberikan penjelasan secara panjang lebar jika diperlukan. Termasuk oleh Rawa.

"Semua kan terbuka saja. Kalau mau melihat angka-angka yang lebih rinci, buka saja website BPS. Semuanya ada. Bagaimana membohongi," ucap Asep, menegaskan.

Asep menyebut pernyataan Rawa yang melihat ekonomi Riau dari dua sisi, yaitu ekonomi yang berbasis industri besar seperti minyak, sawit, dan bubur kertas, serta ekonomi masyarakat yang umumnya masih dominan berbasis konsumsi, sebagai perbandingan yang tidak fair.

"Terminologinya tidak benar atau tidak tepat. Kalau mau membandingkan harus fair, silahkan bandingkan antar waktu (melihat progres), bandingkan antar skala usaha," ulas Asep.

"Kalau mau membandingkan komponen konsumsi rumahtangga? Silahkan bandingkan dengan konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor-impor. Bukan seperti itu (seperti pandangan Rawa)," tambahnya meluruskan.

Asep menyebut bahwa ekonomi secara umum memang dikuasai oleh konglomerasi. "Secara nasional sama saja, memang begitu. Tidak hanya di Riau," tegasnya.

Justru, tegas Asep, kalau ingin melihat lebih jauh, pertanyaan yang tepat adalah, apakah pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu berkualitas atau tidak.

"Ini bisa dilihat misalnya, tenaga kerjanya bagaimana, ekspornya seperti apa," lanjut Asep.

Jika investasi banyak masuk, lalu bisa menyerap banyak tenaga kerja, tentu ini akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran.

Faktanya, dari tahun ke tahun, investasi banyak masuk ke Riau. Bahkan Riau menjadi provinsi dengan realisasi investasi nomor lima tertinggi di Indonesia. Nomor satu di Pulau Sumatera.

Ekspor Riau juga termasuk yang tertinggi di Indonesia.

Berikut informasi terkait target dan capain realisasi investasi di Provinsi Riau sejak 2019 s/d 2022.

- 2019 
Target : Rp 24 Triliun
Realisasi : Rp 41, 8 Triliun
Capaian : 174,17 %
Peringkat : Nomor 1 di Sumatera dan nomor 6 Nasional

- 2020
Target : Rp 40,8 Triliun
Realisasi : Rp 49,6 Triliun
Capaian : 121,64 %
Peringkat : Nomor 1 di Sumatera dan nomor 6 Nasional.

- 2021
Target : Rp 49,1 Triliun
Realisasi : Rp 53, 1 Triliun
Capaian : 108,15 %
Peringkat : Nomor 1 di Sumatera dan nomor 5 Nasional

- 2022
Target : Rp 60,4 Triliun
Realisasi : Rp 82, 5 Triliun
Capaian : 135,8%
Peringkat : Nomor 1 di Sumatera dan nomor 5 Nasional.

Investasi telah menyerap Tenaga Kerja Indonesia sebagai berikut:
-2019 sebanyak 61.338 orang.
-2020 sebanyak 123.126 orang.
-2021 sebanyak 61.195 orang.
-2022 sebanyak 50.888 orang.

Asep menegaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu daerah tidak bisa terlepas dari investasi dan industrialisasi.

"Kalau kita tidak pro investasi dan industrialisasi. Kita tak akan maju. Semua nanti akan tergantung kepada pemerintah," ucapnya, memperingatkan.

Lampaui Target

Sebelumnya kepada sejumlah media,  pengamat ekonomi yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Assoc. DR. H. Edyanus Herman Halim, SE., MS, menyebut bahwa capaian kinerja pasangan Gubri dan Wagubri H Syamsuar-Edy Natar, sudah jauh melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2024.

“Walaupun sempat diterpa bencana Covid 19 yang menyebabkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan terkontraksi sangat tajam, namun recovery-nya dapat kembali menyesuaikan dengan dinamika masyarakat yang ada,” ujar Edyanus ketika itu (28/02/2023).

Dijelaskannya, dalam RPJMD 2019-2024 ditargetkan pertumbuhan ekonomi Riau harus mencapai 3,1 persen sampai dengan 3,75 persen.

Tapi, ternyata sampai akhir tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Riau sudah berada pada tingkat yang sangat signifikan, yakni sebesar 4,55 persen.

“Ini merupakan prestasi yang luar biasa karena ternyata secara spasial, pada tahun 2022 ini Provinsi Riau mampu berkontribusi sebesar 5,18 persen terhadap perekonomian nasional," ulasnya.

Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-5 di Indonesia atau PDRB terbesar di luar Pulau Jawa.

"Sudah selayaknyalah kita memberikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Riau, karena sudah mampu membalikkan situasi keterpurukan ekonomi akibat bencana Covid-19 kepada keadaan yang malah jauh lebih tinggi dari target yang direncanakan sebelumnya sebagaimana yang diamanatkan rakyat Riau, melalui keputusan para wakil rakyat dalam RPJMD,” paparnya lagi.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi Riau, lanjut Edyanus, memberi dampak yang sangat positif pada kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari profil ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Riau hanya sebesar 4,37 persen yang berarti lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4,42 persen. Capaian tahun 2022 ini sudah mendekati Target RPJMD 2019-2024 sebesar 3,74 persen.

Sementara dari aspek penduduk miskin capaian yang diperoleh juga sangat signifikan. Jumlah penduduk miskin tinggal 6,78 persen. Turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7,12 persen. Capaian tahun ini sudah mendekati target RPJMD 2019-2024 yang menetapkan target penduduk miskin sebesar 6,05 persen.

Disisi lain kesejahteraan penduduk di pedesaan terlihat semakin meningkat yang tercermin dari naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) dari 133,68 menjadi 139,27.

Keberhasilan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau juga patut diapresiasi, karena target pengurangan kesenjangan perekonomian sebagaimana yang diamanahkan oleh RPJMD 2019-2024 sudah mampu direalisir, meskipun saat ini baru sampai tahun 2022 dan masih dalam rangka pemulihan akibat bencana covid 19.

Kondisi ini tercermin dari Angka indeks Gini Rasio yang sudah berada pada posisi 0,326 yang berarti sudah lebih baik dari target capaian yang ditetapkan RPJMD 2019-2024 sebesar 0,334.

Semakin baiknya perekonomian Riau dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari berbagai indikator tersebut, juga dapat diamati dari aspek kemandirian daerah Riau yang semakin tinggi.

Kemampuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan cermin membaiknya perekonomian daerah dan dinamika kesejahteraan masyarakat.

“Apalagi ketika penerimaan pendapatan asli daerah tersebut jumlahnya sudah dapat melebihi pendapatan dana-dana transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian daerah akan berimplikasi pada keleluasan pemerintah daerah mengalokasikannya pada sektor-sektor strategis di daerah tanpa dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah pusat," sebutnya.

Sampai dengan tahun 2022 ini, Tingkat Kemandirian Daerah Provinsi Riau telah mencapai 54,31 persen. Artinya, sejak proses otonomi daerah diberlakukan di Indonesia maka baru pada periode pemerintahan Riau sekaranglah Provinsi Riau ini mampu menunjukkan kemandiriannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Di sisi lain, angka Stunting di Provinsi Riau hingga akhir 2022 juga bisa ditekan ke angka 17 persen.

Jangan Asbun

Di sisi lain, penasehat ahli Gubernur Riau bidang Informasi dan Komunikasi, H Dheni Kurnia menyarankan agar pengamat seperti Rawa El Amadi tidak asbun.

"Jangan karena ingin beda, ingin viral, bikin pernyataan yang aneh-aneh. Asbun. Katanya dosen pascasarjana," sindir Dheni.

Dheni menyinggung pernyataan Rawa yang menuding transparansi anggaran di Provinsi Riau masih rendah.

Sejauh ini, terkait masalah transparansi anggaran di Pemprov Riau malah sudah beberapa kali mendapat apresiasi dari berbagai lembaga.

"Kalau Rawa itu tidak gaptek, tinggal buka website e-keuangan.riau.go.id, semuanya bisa dilihat. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Bahkan APBD tahun sebelumnya pun bisa dilihat. Kurang transparan apa lagi," pungkas mantan Ketua PWI Riau dua periode itu. **