Bantu Petani Sawit Kajati dan Kapolda Terima Penghargaan dari Apkasindo

PELITARIAU, Pekanbaru - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar Focus Grop Discussion (FGD) yang diikuti ratusan petani dari seluruh kabupaten dan kota di Riau, Selasa (21/2/23). FGD ini diharapkan menjadi ajang tukar pikiran dan mencari solusi terhadap persoalan peremajaan sawit di Indonesia, khususnya di Riau. 

Ketua Panitia kegiatan FGD Apkasindo Riau, Kawali Tarigan mengungkapkan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit. 

Kawali Tarigan mengatakan,  program peremajaan sawit rakyat sangat penting bagi Riau karena dengan total luas kebun sawit di Riau 4 juta hektar,  2.6 juta hektar adalah kebun petani swadaya. Dari luas tersebut lebih kurang 65 persennya harus sudah diremajakan. 

Masih menurut Kawali, dalam perjalanannya, PSR masih memiliki sejumlah persoalan dan hambatan, baik kendala aturan dan administratif, maupun kendala di lapangan lainnya. 

"Kami berharap FGD ini bisa mendapatkan solusi konkret dalam rangka program percepatan PSR, kami juga berharap diskusi yang produktif atas kendala kendala yang dihadapi oleh para petani termasuk terkait status kawasan dan masalah over lapping dengan HGU. Semoga acara ini dapat memberikan wawasan dan solusi berguna bagi kita semua dalam mewujudkan peremajaan kelapa sawit yang lebih baik dan berkelanjutan," tegasnya. 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung mengatakan, PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan sawit milik petani swadaya, sehingga kualitas lahan meningkat tanpa harus memperluas lahan apalagi dengan merusak hutan. 

"Apa yang menjadi cita-cita Apkasindo juga merupakan cita-cita petani kelapa sawit. Ini juga merupakan upaya negara untuk meningkatkan produktivitas tanpa menambah lahan," kata Gulat dalam sambutannya. 

Ia juga mengapresiasi Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang baru Dr Supardi, SH MH, yang telah melakukan pendampingan terhadap penetapan harga TBS secara rutin, hingga saat ini memasuki 4 bulan dan membuahkan hasil yang menggembirakan. 

"Sejak adanya pendampingan dari Kejati Riau harga sawit Riau berhasil dipertahankan pada posisi yang tinggi, bahkan tertinggi  di Indonesia. Kami para petani sawit menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya," kata Gulat. 

Ia menambahkan, saat ini sejumlah provinsi lainnya di Sumatera juga sudah mengadopsi apa yang sudah dilakukan di Riau, dengan memberikan pendampingan oleh Kajati masing-masing daerah. 

Dalam waktu yang sama, ia juga mengapresiasi Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK, yang juga memberikan dukungan untuk kemajuan sawit di Riau. Gulat juga menyampaikan komitmen Apkasindo untuk pelaksanaan PSR yang taat hukum dan terhindar dari penyimpangan ataupun korupsi. 

Pada kegiatan FGD Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat, diberikan penghargaan untuk Kajati Riau dan Kapolda Riau, yang sudah banyak membantu para petani sawit. 

Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas Perkebunan Zulpadli mengapresiasi kegiatan FGD tersebut. Ia menyebutkan sektor perkebunan, khusunya sawit masih menjadi andalan pemasukan daerah bagi Riau. "Karena itu secara khusus, Gubernur Riau membuat Pergub yang mengatur tentang perkebunan dan tata niaga sawit agar petani dapat lebih terlindungi," ujarnya. 

Sementara itu, Dirjen Survey dan Pemetaan Pertahanan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Arista Jaya, MEng Sc mengatakan, saat ini pihaknya sedang menjalankan program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gempatas). 

Tujuan Gempatas tersebut di antaranya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang tanda batas pada tanah yang dimilikinya. Dan juga sebagai upaya mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

"Kementrian ATR/BPN saat ini juga sedang menggesa digitalisasi pendataan lahan sehingga masalah tumpang tindih lahan atau status lahan dapat segera diselesaikan. Jika nantinya ada kesulitan dalam proses pendataan dan pendaftaran ini tentu akan kita carikan solusi. Nanti bapak/ibu petani bisa dengarkan penjelasannya dari Plt Kepala Badan Pertanahan Riau dalam FGD ini," ungkapnya. 

Hadir dalam FGD Apkasindo Riau, Dirjen Survey dan Pemetaan Pertahanan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Arista Jaya, M.Eng,Sc, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, KH. Imam Aziz, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Muhammad Rizal Ismail, SP,. M.Si, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan/Dewan Pembina DPP Apkasindo, Mayjen TNI (purn) Erro Kusnara, S.Ip. 

Hadir juga Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Ir. Zulfadli, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Dr. Supardi, SH., MH, Kapolda RIAU, Irjen. Pol Muhammad Iqbal, S.I.K.M.H, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Asnawati, SH.,M.Si, Kepala BPKH Wilayah XIX Pekanbaru atau yang mewakili, Ketua PWNU Riau Rusli Ahmad, SE.,MM, Kapolresta Kota Pekanbaru atau yang mewakili dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau H Syafaruddin Poti, SH,MM.*** Rilis