Disbun Riau: Bukan Kesalahan Kementerian Pertanian, Tapi Aturan Permentan Tersebut Menyulitkan Petani Sawit

PELITARIAU, Pekanbaru - Pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau zonk atau nol persen tahun 2022, dari program PSR petani kelapa sawit di Riau yang diusulkan 11.000 tersebut, akibat persyaratan PSR sesuai dengan Peraturan menteri pertanian (Permentan) nomor 3 tahun 2022 sulit dipenuhi petani.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Vera Vigianti SHut MM kepada wartawan Kamis (5/1/2023) untuk mempertegas pernyataan dan meluruskan berita sebelumnya saat gelar diskusi akhir tahun 2022 di JMSI Riau kemarin. 

"Bahwa PSR di Provinsi Riau tahun 2022 ini akan semakin sulit direalisasikan. Karena, selain kebun kelapa sawit milik petani di Riau yang mau direplanting harus berada di luar kawasan hutan, ada juga tambahan persyaratan PSR di Permentan nomor 3 tahu 2022 itu yang mengisyaratkan kebun kelapa sawit tersebut juga bebas dari kawasan Lindung Gambut yang dikeluarkan oleh KemenLHK," ujar Vera.

Vera juga menjelaskan, tidak ada maksud dan tidak menyampaikan kalau gagalnya dilaksanakan program PSR di Riau tahun 2022 yang masih 0 persen tersebut ini dikarenakan kesalahan Kementerian Pertanian, tetapi itu hanya karena adanya persyaratan di Permentan 03 tahun 2022 tersebut yang sulit dipenuhi oleh petani sawit di Riau khususnya.

"Sedangkan luas kawasan  gambut di Riau mencapai lebih dari 64 persen. Hal ini membuat  semakin menyulitkan Riau mendapatkan realisasi PSR tahun 2022 tersebut. Terbukti tahun 2022 ini realisasi PSR Riau masih nol persen terbentur persyaratan di Permentan itu," ujar Vera mengulangi.

"Saya tidak pernah menyampaikan bahwa Realisasi PSR O persen di Riau itu karena kesalahan Kementan, tapi dikarenakan adanya tambahan regulasi di Permentan no 3 tahun 2022 yang baru di undangkan Februari 2022 lalu, terkait surat keterangan bebas kawasan fungsi lindung gambut," ucapnya.

Dalam keterangan tersebut, Vera menjelaskan kalau Disbun Riau tidak menyalahkan Kementan karena target PSR Riau 0 persen tahun 2022. "Saya hanya mengkaitkan target PSR di Riau 0 persen ini dengan adanya tambahan persyaratan dalam Permentan nomor 3 thn 2022 tersebut, sebab 64 persen wilayah Riau adalah gambut," ucapnya. **Prc