Pilihan
Doa Rakyat Inhu, Tuah Keramat Bukit Embun Dodi Irawan Bakaghojo Raih Juara 1
Heboh, Adila Ansori Terkejut Soal Isu Pergantian Pimpinan DPRD Inhu
Dodi Nefeldi SPBU Masuk DCS PDI-Perjuangan, Ini Nomor Urutnya
6 Manfaat Kurma Untuk Kesehatan
Selesaikan Masalah Lahan, Gubri Undang Menteri ATR/BPN Berkunjung ke Riau

PELITARIAU, Pekanbaru - Hingga saat ini permasalahan lahan masih terjadi di Provinsi Riau. Mulai dari masalah tumpang tindih kawasan hutan hingga perizinan.
Adapun sejumlah permasalahan di antaranya adalah, tumpang tindih antara kawasan hutan dengan masyarakat dan permasalahan tumpang tindih antara hak guna usaha (HGU) masyarakat.
Kemudian, permasalahan tumpang tindih antara PTPN dengan masyarakat. Selain itu, permasalahan tanah masyarakat yang dulu dipinjam untuk pipa Pekanbaru-Dumai.
Untuk mengatasi permasalah itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar berharap kepada kementerian terkait agar bisa berkunjung ke Riau untuk melihat langsung permasalahan yang terjadi di lapangan.
Adapun sejumlah kementerian yang akan membantu mengatasi permasalahan itu, adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, dan Kementerian Keuangan.
Gubernur Syamsuar menginginkan, agar Provinsi Riau termasuk dalam daftar provinsi prioritas kementerian yang akan dikunjungi langsung.
"Memang lintas kementerian tidak bisa turun ke daerah sekaligus di 34 provinsi, tapi saya berharap agar Riau bisa diprioritaskan," kata Syamsuar dalam Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (4/10/2022).
Menanggapi hal itu, Menteri ATR/BPN RI, Hadi Tjahjanto mengaku, bahwa dirinya akan melakukan peninjauan langsung ke Riau untuk melihat permasalahan yang ada.
"Mudah-mudahan bulan depan kami bisa berkunjung ke Riau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada," imbuhnya.
Menurut Hadi, permasalahan perizinan kawasan hutan harus diselesaikan dengan segera dan membutuhkan koordinasi yang intens. Sebab, sangat banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan.
"Hal harus menjadi perhatian gubernur dan bupati/wali kota supaya segera menyelesaikan permasalahan, dan kita harus melaksanakan koordinasi," tutup Hadi.
Luas komoditi kelapa sawit di Provinsi Riau menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan kelapa sawit seluas 3,38 juta hektare. Jumlah ini merupakan luas kebun kelapa sawit nomor satu di Indonesia yang luasnya mencapai 16,8 juta hektare (20,08%). Namun, dari 3,38 juta hektare lahan sawit di Riau, hanya 1,1 juta hektar yang memiliki HGU.
Sementara, produksi CPO Riau tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik (2020) adalah sebanyak 7,73 juta Ton dari 47,18 juta ton nasional, pembagian Riau ke nasional adalah sebesar 21.65%. ucapnya. **Prc6
Peserta Rakerda JMSI Riau Disuguhi Tentang Sawit Makmurkan Petani
PELITARIAU, Pekanbaru - Provinsi riau memiliki 3,38 juta haktare luas perkebunan.
Rakerda 2023, Anggota JMSI Riau Terima Sertifkat QR Barcode Bukti Keanggotaan
PELITARIAU, Pekanbaru - Puluhan perusahaan pers yang tercatat sebagai anggota Ja.
Buka Rakerda JMSI, Ketua DPRD Riau Yulisman Apresiasi MoU dengan Apkasindo
PELITARIAU, Pekanbaru - Ketua DPRD Provinsi Riau H Yulisman menyampaikan apresia.
Milad ke-4 Ponpes Darul Fikri, Plt Bupati Asmar Ucapkan Terima Kasih
PELITARIAU, Meranti -Pelaksana tugas (Plt) Bupati K.
LPM RI Gelar Rakernas Pekanbaru, Diikuti 34 Perwakilan LPM Se Indonesia
PELITARIAU, Pekanbaru - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (LPM .
Bawaslu Goes To School, Pemilih Pemula di Inhu Diajak Awasih Pemilu 2024
PELITARIAU, Inhu - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indragiri H.