Percepatan Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat di Riau, Gubri Pimpin Rakor Bersama Kabupaten/Kota

PELITARIAU, Pekanbaru -  Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Komitmen Bersama dalam Percepatan Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Riau, Rabu (13/7/2022) bertempat di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar didampingi Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, dihadiri Kepala OPD Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Riau dan pihak terkait lainnya. 

Dalam kesempatan ini, Gubri Syamsuar mengucapkan terimakasih kepada peserta yang hadir dalam acara Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota dalam Percepatan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat di Provinsi Riau Tahun 2022.

Gubri mengatakan bahwa Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama yang diselenggarakan pada hari ini dimaksudkan untuk mendorong pembangunan di Provinsi Riau dalam melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan pravalensi stunting serta pengentasan desa tertinggal dan sangat tertinggal menuju desa mandiri di Provinsi Riau. 

"Hari ini tentunya tiga hal ini yang nanti akan menjadi perhatian kita bersama supaya nenti tentunya kita harapkan kesejahteraan masyarakat lebih baik," kata Gubri. 

Lebih lanjut, Gubri mengatakan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang dalam tahap penyusunan Rencana Pembangunan Tahun 2023, tentu saja isu-isu yang berkembang saat ini dan tentunya kedepan menjadi perhatian bersama khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, mengamanatkan kepada gubernur untuk mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/ Wali Kota, menyusun program dan kegiatan, dan melakukan pengawasan serta pembinaan kepada Bupati/ Wali Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Untuk mencapai target 0% sesuai target nasional pada tahun 2024 atau lebih cepat dari target SDGs tahun 2030," ujar Gubri. 

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi Riau per 2021 sebesar 7% atau menurun 0,12% dari Maret 2021 dan menurun 0,04% terhadap September 2020 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 496,60 ribu jiwa. Selain itu, Angka Kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2017-2021 masih belum mencapai target RPJMD. 

Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Gubri berharap adanya komitmen bersama tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting dan peningkatan jumlah desa mandiri serta pengentasan desa sangat tertinggal di Provinsi Riau. 

"Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan lebih fokus pada persoalan tersebut yang diharapkan setelah adanya komitmen bersama ini agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama paling lambat 30 hari sejak komitmen bersama ini ditandatangani," tutupnya. **Prc7