Ikuti Rakernas di Bogor, Bupati Adil Harapkan Mendagri Perjuangkan Usulan Apkasi

PELITARIAU, Bogor - Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau, H. Muhammad Adil, SH, MM menilai usulan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) terkait tenaga honorer dan anggaran kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sudah tepat.

Menurutnya hal tersebut memang menjadi masalah di hampir seluruh pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

"Tentunya Apkasi sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten," ujarnya saat mengikuti Rakernas ke 14 sekaligus HUT Apkasi ke 22, tahun 2022 di Pullman Hotel Convention Vimala Hills Bogor Jawa Barat, Sabtu (18/6/2022).

Adapun beberapa masalah yang dihadapi tersebut, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) yang otomatis menghapus tenaga honorer.

"Kita di Meranti sudah mulai melakukan apa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat itu. Tetapi juga kita minta porsi PPPK yang diberikan ke kabupaten bisa lebih, sehingga dapat mengatasi permasalahan ini di daerah," ungkapnya.

Kemudian, terkait pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia mengakibatkan anggaran pemerintah menjadi terbagi dan fokus pada penyelamatan dan pemulihan ekonomi. Pemerintah kabupaten, kata Adil, juga harus betul-betul menghemat anggaran akibat refocusing.

"Tidak berlebihan kalau Apkasi mengusulkan di tahun 2023 mendatang pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih untuk kabupaten. Sehingga proses pembangunan dapat kembali terlaksana dengan baik," sebut Bupati Meranti itu.

Ketua Umum Apkasi, Sutan Riska Tuanku Tambusai yang juga Bupati Dharmasraya Sumatera Barat sebelumnya mengaku mendapat masukan dari setiap kunjungan maupun diskusi bersama bupati-bupati lain di Indonesia. Diantara permasalahan itu, terkait pemberhentian tenaga honorer dan transfer anggaran pusat ke daerah.

"Ini yang kami hadapi di daerah, kiranya bapak Mendagri bisa menyampaikan kepada Menpan dan Presiden sehingga tidak jadi masalah di seluruh kabupaten yang ada di Indonesia," harapnya.

Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian mengapresiasi Rakernas yang dilaksanakan oleh Apkasi tersebut. Menurutnya hal itu menandakan bahwa organisasi pemerintah kabupaten itu sangat eksis dan memiliki konsep yang jelas kedepan.

"Ini membuktikan bahwa Apkasi ini benar-benar asosiasi. Bukan kaleng-kaleng," sebutnya.

Mantan Kapolri itu meminta Apkasi menyampaikan usulan secara resmi kepada pemerintah terkait apa yang menjadi masalah oleh pemerintah di tingkat kabupaten. 

"Kami dengan senang hati berdiskusi, dan menerima usulan serta konsep dari Apkasi. Akan kami dikordinasikan dengan kementerian terkait," ujarnya.

Purnawirawan jenderal polisi bintang empat itu juga menyampaikan instruksi presiden untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

"Tolong dibantu para pelaksana pemilu, baik itu KPU ataupun Bawaslu. Itu arahan presiden untuk para kepala daerah," tegas Menteri Dalam Negeri Indonesia itu.

Turut hadir dalam Rakernas itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Penasehat Apkasi Prof. Ryaas Rasyid, Kepala LKPP dan ratusan bupati di seluruh Indonesia.

Mendampingi Bupati Kepulauan Meranti, Asisten Bidang Pemerintahan Irmansyah dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Hasan. **