DPRD Kepulauan Meranti Kembali Gelar Sidang Paripurna, Kali Ini Bupati Berikan Jawaban Pandangan Fraksi

PELITARIAU,Meranti - DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menggelar sidang paripurna yang mengagendakan jawaban Bupati mengenai pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertangungjawaban Kepala Daerah (LKPj) Tahun Anggaran 2021.

Selain itu DPRD juga melakukan penetapan dan pengesahan susunan keanggotaan Pansus LKPj yangdiketuai oleh Al Amin A dan Wakil Ketua Sopandi Rozali.

Rapat Paripurna ke enam masa persidangan kedua tahun persidangan 2022 itu dipimpin Ketua Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah SH MSi didampingi Wakil Ketua H Khalid Ali dan Iskandar Budiman.

Paripurna yang berlangsung di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Selasa (12/4/2022) malam itu dihadiri 24 anggota. Hadir dalam kegiatan itu, Sekda Kepulauan Meranti Bambang Suprianto, para Asisten Setdakab, Plt. Sekwan Kepulauan Meranti, para kepala OPD, camat dan sejumlah pejabat vertikal di Kepulauan Meranti. 

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa sebelumnya DPRD telah melaksanakan Rapat Paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan 

Meranti, yang mana fraksi yang ada telah menyampaikan argumen, tanggapan, saran beserta masukan melalui juru bicaranya masing-masing.

Sementara itu, rapat paripurna yang dilaksanakan malam itu masihmerupakan tahap pembicaraan yang pertama, sejalan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 di dalam pasal pasal 159 ayat 6.

"Terhadap hal ini DPRD telah membentuk Pansus yang akan secara khusus membahas LKPj dan jawaban yang telah disampaikan. Semoga bisa tepat waktu, tuntas dan tidak ada masalah," kata Ardiansyah.

Bupati H. Muhammad Adil SH, MM, menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Mengawali sambutannya, Bupati mengucapkan terimakasihnya kepada DPRD yang telah menyampaikan saran maupun koreksi untuk dilakukan perbaikan kedepannya.

"Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi melalui juru bicaranya masing-masing dan terdapat adanya persamaan pandangan, saran, koreksi ataupun penekanan-penekanan pada rumusan yang telah dituangkan. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar karena ini memperlihatkan adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari segenap anggota dewan yang terhormat terhadap LKPj tahun 2021 yang telah disampaikan, agar nantinya memberikan hasil yang maksimal dan dapat diterima oleh semua pihak," kata Adil.

Lebih jauh menurut Bupati, Pemkab Kepulauan Meranti menyadari arti penting pandang umum yang telah disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi.

"Semoga kerja sama dan pemahaman yang telah kita bangun bersama akan lebih meningkat lagi pada masa-masa mendatang, demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti di kemudian hari," ujar Bupati Adil.

Menanggapi pandangan yang disampaikan oleh fraksi PAN melalui juru bicaranya Sopandi mengenai capaian realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 sebesar Rp 1,0 triliun lebih, kurang dari target 1,2 triliun lebih atau hanya 84, sekian persen lebih menunjukkan tidak tercapainya target pendapatan dari tahun sebelumnya.

"Dapat kami sampaikan, tidak tercapainya target pendapatan dari tahun sebelumnya, bahwa hal tersebut disebabkan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan melambatnya pertumbuhan perekonomian dan kebijakan rasionalisasi transfer keuangan daerah  dan dana desa oleh pemerintah pusat yang menyebabkan Pemerintah Daerah melakukan Refocusing anggaran daerah serta belum sempurnanya data base pajak daerah yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan pendapatan asli daerah," ungkap Adil.

Dikatakan, beberapa terobosan yang telah dilaksanakan dalam upaya peningkatan PAD yaitu melakukan pelayanan jemput bola dengan metode applikasi mobile payment, melakukan pengawasan/uji petik di masing-masing objek pajak, bekerja sama dengan instansi vertikal untuk validasi data dan pengawasan .berkoordinasi dengan OPD penghasil dan stakeholder lainnya.

Di samping itu terkait urusan pendidikan, melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini perlu perhatian serius dari pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan standar tenaga pendidik serta pemenuhan pemerataan tenaga pendidik sesuai dengan tingkat kebutuhan di masing-masing instansi pendidikan di semua tingkatan.

Terkait di bidang kesehatan, pemerintah daerah melakukan pemerataan dan pemenuhan tenaga kesehatan dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya didaerah sulit, membuka Puskesmas Pembantu dan serta menggalakkan kembali Posyandu.

Di bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang terus dilakukan peningkatan dan pembenahan infrastruktur dasar melalui terobosan inovasi dalam rangka memperkecil permasalahan infrastruktur.

Selanjutnya urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar telah dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Selanjutnya menanggapi saran dari fraksi Partai PDI Perjuangan yang disampaikan juru bicaranya, Bobi Haryadi, yang menyebutkan agar Pemerintah daerah terus berupaya menciptakan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah di masing OPD. Menanggapi hal itu Bupati  mengatakan sebelumnya bahwa beberapa terobosan dan inovasi  yang telah dilaksanakan dalam upaya peningkatan PAD salah satunya dengan  melakukan pelayanan jemput bola dengan metode aplikasi mobile payment, melakukan pengawasan/uji petik di masing-masing objek pajak, bekerja sama dengan instansi vertikal untuk validasi data dan pengawasan, berkoordinasi dengan OPD penghasil dan stakeholder lainnya

Selanjutnya mengenai urusan pemerintah wajib pelayanan dasar terutama tentang pendidikan dan pelayanan kesehatan merupakan sektor yang diprioritaskan, dalam hal ini pemerintah daerah terus melakukan upaya peningkatan sektor pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru dengan memberikan pelatihan, mendata kembali kebutuhan guru di setiap daerah serta melakukan mutasi bagi Guru agar terjadinya pemerataan penempatan bagi guru yang terampil.

Bupati juga mengapresiasi masukan yang diberikan oleh fraksi PKB yang disampaikan juru bicaranya Pandumaan Siregar terkait kebijakan belanja daerah pada tahun mendatang diharapkan akan melanjutkan efisiensi dan efektivitas belanja aparatur, dalam hal ini pemerintah daerah terus melakukan upaya perencanaan terintegrasi dan konvergensi dalam rangka memanfaatkan anggaran sesuai skala prioritas dalam menyelesaikan masalah daerah dan pelayanan publik.

Terkait realisasi pendapatan daerah seperti yang ditanyakan fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Darsini, Bupati mengatakan sudah mengatakan pada jawaban pandangan umum fraksi sebelumnya, dimana realisasi belanja daerah disebutkan terdapat Silpa tahun 2021 sebesar Rp. 3.291.875.559,00.

Terakhir Bupati menanggapi pandangan yang diberikan fraksi PKS Plus Hanura yang disampaikan oleh juru bicara Zulkenedi Yusuf yang menyebutkan agar menjadikan kondisi Pandemi ini sebagai momen bangkitnya kemandirian dan ketahanan hidup masyarakat Meranti.

"Kami telah berupaya membuat program-program yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat diantaranya program pemberian bibit Sapi, program peningkatan UMKM dan peningkatan Ekonomi Kreatif," kata Bupati. **