Pernyataan Nasir Dinilai Sudutkan Riau di Forum Nasional, Viator: Tidak Tau Diri

PELITARIAU, PEKANBARU - Ekonom Riau Viator Butar-butar angkat bicara menanggapi pernyataan Muhammad Nasir anggota Komisi VII DPR RI yang menyatakan PT BSP tak mampu mengelola lapangan migas dengan baik. Kerja sama operasi BOB yang dilakukan Pertamina pun sia-sia.

Politisi Demokrat yang terpilih dari Dapil Riau 2 itu pun meminta penunjukan BSP dicabut sebagai pengelola Blok CPP.

"Itu bukan pendapat komisi VII, tapi pendapat Nasir sebagai anggota komisi VII," kata Viator dalam percakapan daring, Selasa (15/2/2022) sebagaimana dikutip PELITARIAU dari berazam.com  soal pernyataan Muhammad Nasir yang dinilai tendensius dan terkesan menyudutkan Riau sebagai representasi politiknya di Senayan.

Mestinya lanjut Viator, sebagai orang Riau dan mewakili Riau di Senayan, Nasir itu harus membuat pernyataan yang menyejukkan, bukan justru mempermalukan Riau di Forum nasional.

"Nasir itu tidak tahu diri, menyudutkan Riau tanpa dasar yang jelas di forum nasional. Dia tidak tahu sejarah pendirian BSP dan perjuangan rakyat Riau mendapatkan hak pengelolaan CPP block," tegas Viator.

Menurut  Viator, CPP itu sudah  disetujui menteri peralihannya dari BOB Pertamina/BSP ke BSP terhitung Agustus 2022 ini. Itu sudah lewat prosedural dan evaluasi ketat. Kontrakpun sudah di tandatangani. "Ngapain pula sekarang Nasir tuh koar koar di DPR terkesan menyudutkan BSP?,"
tukas Viator.

Ditambahkannya, Kementrian pun sudah berikan waktu 5 tahun untuk nanti dievaluasi. Kalau dianggap gagal akan dikenai sanksi. Persetujuan menteri itu sudah keluar tahun 2018.

"Seharusnya sebagai wakil rakyat Riau di DPR, dia mendukung dan mendorong BUMD Riau agar maju dan berkembang. Kalau begitu sikapnya, bisa saja besok-besok kepercayaan rakyat Riau hilang.
Dan gak usah lagi dari Riau dia maju ke DPR RI,' tandas Viator sembari mengatakan siap debat terbuka dengan Nasir soal CPP Block dan isu isu strategis Riau lainnya.

Sebelumnya, sebagaimana dilansir dari detikcom, PT Bumi Siak Pusako (BSP) bakal mengelola Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) di Riau mulai tahun ini. Sebelumnya, wilayah kerja itu dikelola oleh Badan Operasi Bersama (BOB) antara BSP dan Pertamina Hulu.

Kontrak yang dilakukan BOB pada Blok CPP dilakukan sejak 2002 dan bakal berakhir pada Agustus 2022. Selanjutnya, BSP yang ditunjuk untuk mengelola blok migas itu sampai 2042 dengan skema gross split dan komitmen kerja pasti mencapai US$ 130,4 juta.

Namun, rencana ini justru ditentang habis-habisan oleh anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir. Nasir berpendapat PT BSP tak mampu mengelola lapangan migas dengan baik. Kerja sama operasi BOB yang dilakukan Pertamina pun sia-sia.

Dia memaparkan sejak 2002 hingga saat ini lifting di Blok CPP malah menurun drastis. Menurutnya, saat Blok CPP diberikan kepada BOB BSP-Pertamina Hulu, potensi lifting minyak mencapai 40 ribu barel per hari, hingga kini target itu tak pernah dicapai bahkan terus menerus turun hingga ke level 8 ribuan barel per hari.

"Ini dari potensi 40 ribu di 2002 diserahkan, sampai ini hari cuma 8 ribu. Nggak ada juga sumur baru. Nggak ada teknologi baru," ungkap Nasir dalam rapat kerja Komisi VII dengan Ditjen Migas, SKK Migas, dan BOB BSP-Pertamina, Senin (14/2/2022).

Nasir meminta SKK Migas memeriksa dan melakukan audit secara mendalam pada BSP. Bahkan, dalam skema BOB pun menurut Nasir, Pertamina lebih banyak melakukan pengembangan daripada BSP.

"Saya minta SKK nilai ini pak, takutnya saya Pertamina ini selama ini jadi kuda pedatinya. Dia (BSP) hanya ongkang-ongkang kaki dapat uangnya," kata Nasir.

Nasir pun menyinggung soal profesionalitas yang ada di dalam tubuh BSP. Dia mengatakan BUMD ini terlalu banyak jadi alat keluarga penguasa daerah.

"Pengurus perusahaan ini dari bupati ke keluarganya, anak bupatinya, dan lain-lain, gitu-gitu aja ini. Nggak ada profesional dikembangkan di sini," ungkap Nasir.

Sumbangan BSP ke Daerah

Soal sumbangan BSP ke daerah pun menurutnya sangat minim. Menurutnya tidak ada sumbangan yang diberikan BSP baik ke perekonomian daerah maupun kontribusi kemajuan sumber daya manusia di daerahnya.

"Kami warga Riau tak rasakan sentuhan ini sama sekali. Saya 2002 pengurus partai di sana satu bangunan pun nggak ada berubah, nggak usah sumur lah. Bangunan aja nggak ada yang berubah sama aja, nggak ada kemajuan," ungkap Nasir.

Nasir pun meminta penunjukan BSP dicabut sebagai pengelola Blok CPP. Lebih lanjut menurutnya lebih baik pengelolaan Blok CPP dilakukan dengan kerja sama Pertamina dan pemerintah daerah.

"Saya minta ini dicabut penunjukannya. Dikerjasamakan saja ke Pertamina, yang ada teknologi dan kemampuan dan ada tenaga ahli yang cukup untuk sumur tersebut," kata Nasir.

BSP Angkat Bicara

Direktur BSP Iskandar menyatakan pihaknya selama ini pun memberikan sumbangan kepada daerah. Dia memaparkan pihaknya memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa dividen ke lima daerah pemegang saham BSP mencapai Rp 3,16 triliun.

Di sisi lain, pihaknya juga melakukan kewajiban CSR kepada masyarakat sekitar Riau. Sudah ada Rp 78,14 miliar yang disalurkan.

"Kami ini orang daerah juga pak. Kami Rp 3 triliun lebih bagikan dividen ke pemegang saham, apa itu tidak berarti? CSR kami juga bangun sekolah dan lain-lain, itu semua kami lakukan," ungkap Iskandar.

Iskandar juga mengatakan posisi BSP dengan Pertamina dalam BOB pun setara, 50-50. Dia menepis anggapan BSP hanya menunggangi Pertamina selama ini. Menurutnya, BSP banyak belajar dengan Pertamina, bahkan susunan pekerja di BOB saja 80% lebih terdaftar sebagai karyawan BSP.

"Kami ini 50:50, sahamnya sama, kami sama kuat. Bukan cadangan, bukan menunggangi. Kami belajar memang dari Pertamina. Jangan sampai salah persepsi ini didengar semua orang kami harap semua yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan juga," ungkap Iskandar.**Prc7