Wagubri : Pemprov Tidak Tinggal Diam

PELITARIAU, PEKANBARU - Pemprov Riau tidak tinggal diam terhadap persoalan yang sedang dialami masyarakat khususnya para nelayan sekitar Pulau Rupat yang terdampak penambangan pasir laut oleh PT Logomas Utama.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution. "Kita [Pemprov Riau] melalui pak Gubernur sudah menyurati menteri ESDM untuk merekomendasikan pencabutan izin konsesi pasir laut PT Logomas Utama," kata Wagubri sebagaimana dikutip PELITARIAU dari berazam.com.

Bahkan menurut Wagub saat ini Pemprov sudah kordinasi dengan  Forkopimda khususnya Polda Riau (Krimsus) untuk diambil langkah-langkah konkrit untuk penyelesaian masalah yang dialami masyarakat sekitar Pulau Rupat tersebut. 

"Saat ini kita sedang rapatkan dengan krimsus Polda Riau untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk penyelesaian problem yang dialami masyarakat sekitar Pulau Rupat tersebut," ujar Wagubri.

Mantan Danrem 031/WB itu meminta masyarakat bersabar karena unttuk penyelesaian masalah tersebut harus melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.

"Inilah yang sekarang sedang kita perjuangkan untuk masyarakat sekitar dengan menggunakan prosedur dan mekanisme yang ada ke pemerintah pusat," tandas Wagub Edy Nasution.

Diberitakan sebelumnya, penambangan pasir laut oleh PT Logo Mas Utama (LMU) masih terus berlanjut, kendati telah beberapa kali diperingatkan, baik secara langsung maupun melalui surat ke sejumlah instansi terkait bahkan kepada Presiden Jokowi belum lama ini.

Namun sepertinya perusahaan milik Alogo Sianipar warga Jakarta itu cuek. 'Anjing menggonggong khafilah berlalu'. Tampaknya gak ada yang mereka takuti, pasir laut di sekitar Wilayah pulau Rupat Utara itu tetap disedot dengan kapal khusus pengeruk pasir laut.

Hal itu membuat tensi Ketua Aliansi Tokoh Masyarakat Riau Peduli Pulau Rupat (ATMRPPR) Tengku Said Amir Hamzah naik siknifikan. Soalnya purnawirawan  Angkatan Laut ini sudah beberapa kali melakukan protes bahkan sampai  menyurati Presiden Jokowi meminta agar izin konsesi pasir laut PT Logo Mas Utama seluas 5 ribuan hektar segera dicabut karena jika tidak akan berdampak terhadap keselamatan ekosistim laut dan mengganggu para nelayan dalam menjalankan aktifitas mereka menangkap ikan untuk dikonsumsi dan dijual ke pasar.

"Hari ini saya dapat info lagi dari nelayan di pulau Rupat bahwa subuh tadi kapal pengeruk pasir laut milik PT Logo Mas masih bersileweran di sana," kata Amir Hamzah didampingi ketua Partai Ummat Provinsi Riau H Fauzi Kadir SH MS, Ahad (13/2/2022).

Hal ini lanjut mantan Kepala Kesbangpol Pemprov Riau itu, tidak bisa dibiarkan. "Batas kesabaran kita sudah habis. Saya sudah kordinasi dengan Polda Riau mencari solusi tepat untuk menyetop PT LMU ini. 

Jangan mentang mentang orang pusat dan menurut kabar PT LMU ini diduga dibeking salah seorang legislator  di Senayan dikira kita 'ngeper'. Oh no, sampai titik darah penghabisan Saya dkk akan terus berjuang," ungkap Tengku SAM, panggilan akrab Tengku Said Amir Hamzah.

Ketua Partai Ummat Riau Fauzi Kadir menambahkan jika PT LMU masih tetap membandel, dia pastikan HMI akan turun demo. "Kekuatan besar akan turun menghentikan aktifitas PT LMU. Saya akan segera kordinasi dengan adek adek HMI," ucap Fauzi mantan Ketua HMI cabang Yokyakarta itu.

Dia juga akan berkomunikssi dengan Menko Polhukkam Mahfud MD tekait masalah pasir laut ini. "Dalam waktu dekat Saya akan komunikasi dengan pak Mahfud," ujarnya. Mahfud dan Fauzi adalah teman seangkatan di UII Yogyakarta.

Mengandung Silikon

Hasil penelitian UIR pasir laut di Rpat utara itu mengandung silicon 98 % . Diketahui silicon merupakan bahan baku untuk pabrik pembuat solar sel sebagai energi baru terbarukan.

Sedangkan pasir di pulau Jemur mengandung uranium sejenis radio aktif yang bisa digunakan untuk membuat bom atom. " Jadi harganya sangat mahal. Jangan pernah ditambang sebagai pasir ," kata Amir Hamzah menirukan peneliti di UIR itu.

Diberitakan sebelumnya, upaya untuk menghentikan aktivitas PT Logo Mas Utama ini sudah dilakukan dengan melakukan protes dan unjuk rasa. Bahkan, masyarakat pulau Rupat juga sudah menghadap gubernur Riau pada medio Januari 2022 lalu. Namun kegiatan perusahaan tersebut masih tetap berjalan.

"Upaya ini kami lakukan mengingat kondisi kawasan strategis pariwisata nasional yang ada di pulau Beting Aceh sudah rusak 50 persen. Bantu kami, merdeka, NKRI harga mati," ujar Ketua Aliansi Tokoh Masyarakat Riau Peduli Pulau Rupat, Said Amir Hamzah, kepada berazam.com, Selasa (1/2/2022).

Berikut surat terbuka yang dibuat untuk Presiden RI Joko Widodo!

Pak Jokowi yang kami hormati...
Kami dari Aliansi Tokoh Masyarakat Riau Peduli Pulau Rupat bersama nelayan dua desa (Desa Suka Damai dan Desa Titi Akar Pulau Beting Aceh) yang terdampak langsung akibat penambangan pasir laut oleh PT. Logo Mas Utama, memberitahukan kalau kerusakan lingkungan di daerah kami sangat parah akibat abrasi. Ibaratnya, saat ini kami hanya menunggu ajal saja untuk tenggelam.

Untuk itu kami bersama masyarakat pulau rupat meminta kepada pak Jokowi untuk mencabut izin usaha penambangan PT. Loga Mas Utama dan 4 perusahaan lainnya yang akan melakukan penambahan pasir laut di sekitar Pulau Rupat. Kami masyarakat tempatan tetap menolak, dan kami tetap berjuang mempertahankannya.

Adapun dampak buruk akibat pernambangan pasir laut tersebut sebagai berikut:

1. Nelayan yang berada di Pulau Rupat Rupat bagian barat, utara, dan timur tidak dapat menangkap, sehingga hasil tangkapan ikan sangat turun dratis
2. Lokasi penambangan yang mereka lakukan tersebut merupakan tempat terumbu karang dan kembang biaknya biota laut. Kondisinya saat ini sudah rusak parah.
3. Abrasi yang terjadi di Pulau Rupat bagian barat, timur, dan utara, sudah semakin masif. Sementara, Pulau Peting Aceh, Pulau Beruk, Beting Kapas, Beting Tiga dan Beting Belakang Parang, merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
4. PT. Logomas Utama dalam melakukan penambangan Pasir Laut di sekitar pulau terluar Pulau Rupat ini tidak memiliki izin persetujuan sesuai kegiatan pemanfaatan ruang laut PKKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pak Presiden, kami menjerit melihat semua ini. Tolong dengarkan suara kami. NKRI harga mati, merdeka.. **Prc7