Simak, Begini Kebijakan Pemerintah

PELITARIAU, Jakarta - Upaya peningkatan produktivitas sektor manufaktur yang ditempuh Kemenperin antara lain adalah pemberian Izin Opersional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) kepada perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri. 

“Kami telah mengimplementasikan IOMKI sejak tahun 2020 atau di awal pandemi hingga hari ini. Kebijakan ini memberikan kepastian kepada industri untuk dapat terus beraktivitas dengan mengedepankan protokol kesehatan,” Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (7/8/2021).

Kebijakan lainnya adalah implementasi Kebijakan Harga Gas untuk Industri USD6/MMbtu. Kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan utilisasi industri, mempertahankan tenaga kerja, dan diperkirakan akan mampu meningkatkan investasi hingga Rp192 Triliun. 

Saat ini baru tujuh sektor yang bisa menikmati kebijakan ini, sementara itu Kemenperin sudah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar bisa diperluas untuk 13 industri lainnya. 

“Pada dasarnya kami ingin semua industri bisa memperoleh fasilitas ini karena sangat membantu peningkatan daya saing dan utilisasi industri,” ujar Menperin.

Untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, Kemenperin juga mendorong kebijakan Program Peningkatan Penguatan Produk Dalam Negeri (P3DN). 

Saat ini sudah terdapat 13.456 produk industri dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 25% yang masih berlaku sertifikatnya.

“Jumlah tersebut akan terus bertambah karena kami telah mengalokasikan anggaran pada tahun ini untuk membiayai proses sertifikasi TKDN,” paparnya.

Kebijakan ini sejalan dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk mendorong penguatan industri dalam negeri. Selanjutnya, kebijakan subtitusi impor 35% pada tahun 2022 yang bertujuan menurunkan impor pada industri dengan nilai impor besar, simultan dengan peningkatan utilisasi produski seluruh sektor industri pengolahan.

Kumudian, substitusi impor juga menyasar peningkatan investasi industri, baik investasi baru maupun perluasan, untuk produk bahan baku dan penolong, serta barang modal.

Terkait Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia yang dalam delapan bulan sebelumnya selalu berada di atas angka 50 atau di level ekspansif, Menperin menyebutkan bahwa hal tersebut menunjukkan sektor industri tetap optimis. Pada bulan Juni 2021, PMI manufaktur Indonesia masih berada pada angka 53,5. 

Namun, lantaran adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang mengakibatkan pembatasan mobilitas membuat PMI terkontraksi di angka 40,1 pada bulan Juli.

“Tapi saya kira resiliensi sektor industri tidak perlu kita khawatirkan. Kita menunggu vaksinasi sektor industri dilaksanakan lebih cepat, sehingga industri bisa melakukan proses produksinya dalam kondisi normal,” jelas Menperin.

Kemenperin bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melaksanakan vaksinasi industri yang mulai dilakukan pada akhir Juli lalu. Melalui program tersebut, hingga sekitar 5.000 pekerja industri telah mendapatkan vaksinasi. Program ini ditargetkan dapat menjangkau pekerja industri di Jawa dan Bali hingga Oktober 2021.

Menperin memaparkan, faktor turunnya PMI manufaktur Indonesia salah satunya juga berkaitan pengalihan bahan baku oksigen dari industri untuk membantu pasien COVID-19.

 “Tadinya, sebelum merebaknya COVID-19 varian Delta, rasio oksigen untuk industri dan medis adalah 70%:30%. Saat ini menjadi 90% untuk medis dan 10% untuk industri, sehingga dampaknya indstri tidak mendapatkan oksigen untuk bahan baku,” lanjutnya.  

Sementara itu, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 3-4% pada triwulan III dan 4-5% di triwulan IV 2021. “Tentunya target tersebut bisa tercapai apabila vaksinasi untuk sektor industri, termasuk pekerja industri, bisa berjalan dengan baik,” tandas Menperin.**Prc7