Pj Sekdaprov Riau Gelar Rakor Lintas Sektoral RIPP

PELITARIAU, Pekanbaru - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral penyelenggaran replikasi inovasi pelayanan publik (RIPP) se-Provinsi Riau bersama Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat yang berlangsung di ruangan Bappeda, Selasa (3/8/2021).

Dalam sambutannya, Masrul mengucapkan terimakasih atas ditetapkannya Riau masuk dalam hubungan JIPP. 

Ia mengungkapkan bahwa kegiatan JIPP ini dapat dilakukannya RIPP melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 359 Tahun 2021 tentang hubungan jaringan inovasi pelayanan publik pada pemerintah daerah tahun 2021.

Adapun rapat ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan tindaklanjut dari hubungan JIPP untuk dibahas dan didiskusikan bersama dalam implementasinya ke depan. Yakni untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjawab tantangan dan hambatan Gap atau permasalahan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kita tahu sekarang ini tuntutan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah dari waktu ke waktu semakin tinggi," ungkapnya. 

Ia menambahkan, bahwa tuntutan masyarakat bukan hanya dari segi kuantitasnya saja, akan tetapi juga dari segi kualitasnya.

"Apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan intensitas interaksi secara langsung antar penyelenggara layanan dan penerima layanan sangat berkurang tapi tuntutan dari hasil layanan tetap tinggi bahkan lebih dari itu ekspetasinya," tambahnya.

Oleh karena itu, hal seperti inilah menjadi permasalahan tersendiri yang harus dijawab dan diselesaikan oleh penyedia layanan.

"Untuk itu pemerintah sebagai penyedia layanan harus melakukan berbagai terobosan - terobosan yang inovatif, cepat dam tepat dalam menjawab permasalahan ini," tuturnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Diah Natalia, dan Staf Ahli MenPAN RB Bidang Politik dan Hukum Muhammad Immanuddin. **Prc7